kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Kamis (7/5).
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 mencapai 34 persen secara year on year (YoY) dan masih berada di angka 19,3 persen pada Triwulan I 2026. Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Sebanyak 80 persen penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” ujar Sherly.
Gubernur juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Maluku Utara. Dari total 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota, sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen mengalami rusak berat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun guna mempercepat penanganan jalan rusak melalui sejumlah skema, di antaranya optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penerapan sistem Lapisan Penetrasi (Lapen), serta inovasi kontrak payung jasa konstruksi.
Menurut Sherly, Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP dan berhasil mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.
Selain infrastruktur, Sherly juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Ia mengungkapkan masih tingginya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA di sejumlah daerah.
Sebagai langkah penanganan, sejak 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara. Kebijakan tersebut disebut berhasil menurunkan angka anak putus sekolah tingkat SMA hingga 50 persen, dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak.
Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga akan meluncurkan program percontohan sekolah jarak jauh di Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, mengapresiasi visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia mendorong Maluku Utara untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan, antara lain melalui pengembangan sektor pangan seperti kelapa dan pala, serta sektor pariwisata melalui KEK Morotai.
Bappenas juga menyatakan komitmennya membantu penyusunan masterplan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan berkelanjutan dan mendukung pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kepala Bappeda Maluku Utara, M. Sarmin S. Adam, mengatakan Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian koordinasi teknis yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menyebutkan terdapat lima prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan, yakni akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh kepala daerah agar menyinkronkan data dan dokumen perencanaan teknis agar usulan program ke pemerintah pusat tidak terkendala sistem.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat bagi banyak orang,” kata Sherly.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray, unsur Forkopimda, kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Maluku Utara, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
