kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan pesan tegas sekaligus menyentuh saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Kamis (7/5).
Di hadapan perwakilan kementerian/lembaga dan 10 kepala daerah se-Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami petani dan nelayan bukan semata-mata takdir, melainkan dipengaruhi minimnya akses jalan dan jembatan yang belum terkoneksi dengan baik selama puluhan tahun.
“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani punya hasil kebun, nelayan punya hasil laut, tetapi tetap miskin karena kesulitan membawa hasil mereka ke pasar. Kuncinya adalah konektivitas,” ujar Sherly.
Gubernur menyoroti bahwa sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, buruknya infrastruktur membuat distribusi hasil produksi menjadi terhambat.
Dari total 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan pembangunan jalan fungsional melalui sistem Lapisan Penetrasi (Lapen).
Menurut Sherly, langkah tersebut dipilih agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Ia menjelaskan, pembangunan satu kilometer jalan hotmix membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar, sementara dengan biaya yang sama pemerintah dapat membangun hingga empat kilometer jalan Lapen.
“Target utama kita adalah membuka keterisolasian desa dan menghubungkan masyarakat dengan pusat pasar agar ekonomi rakyat bergerak,” katanya.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga menerapkan skema kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim menjadi yang pertama di Indonesia. Kebijakan tersebut disebut mampu menekan biaya pembangunan hingga 30 persen.
Pada sektor pendidikan, Sherly mengaku prihatin masih adanya anak-anak di wilayah kepulauan yang putus sekolah karena keterbatasan akses dan biaya.
Ia menyebut, kebijakan pembebasan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB yang mulai diterapkan pada 2025 berhasil mengembalikan sekitar 10 ribu anak ke bangku sekolah.
“Tahun 2026 kita akan meluncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang gagal mendapatkan ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut juga meminta bupati dan wali kota lebih fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dibanding kegiatan seremonial birokrasi.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengurangi belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang dinilai tidak prioritas, serta mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Sherly bahkan menegaskan tidak akan menandatangani RAPBD 2027 bagi daerah yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.
“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali. Biarlah masa jabatan yang singkat ini benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari bekerja dengan data dan hati,” tutup Sherly.
