Kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Itjen Perbendaharaan, Kepala Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para bupati/wali kota, serta pimpinan OPD dan anggota TPID/TP2DD se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara. Ia menyebut inflasi daerah yang sempat menyentuh angka 5 persen menjelang Ramadan kini berhasil ditekan.
“Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) berada di angka 2,03 persen dan year to date (y-to-d) sebesar 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional. Ini hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Meski inflasi terkendali, Sherly menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan beras masih dipasok dari luar, sementara produksi ayam potong dan telur belum mampu memenuhi kebutuhan daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan investor guna mengembangkan lahan peternakan seluas 5 hingga 10 hektare. Pemerintah menargetkan Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur mandiri pada 2026 guna menekan harga telur yang saat ini lebih mahal hingga 50 persen dibanding Pulau Jawa dan Sulawesi.
Sherly juga memberi perhatian khusus terhadap distribusi Minyak Kita. Menurutnya, penyaluran di tiga titik utama, yakni Ternate, Tidore, dan Sofifi, telah berhasil menjaga harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700.
Program tersebut rencananya akan diperluas ke delapan kabupaten lainnya, khususnya di wilayah Halmahera, agar tidak ada lagi pedagang yang menjual Minyak Kita hingga Rp20 ribu per liter.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyak Kita yang seharusnya 600 ribu liter. Saat ini baru tersedia 100 ribu liter di gudang,” katanya.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemprov Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai, dan tomat.
Selain itu, Pemprov Malut juga mengalokasikan 100 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota.
Di sektor pertanian, Maluku Utara mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian berupa program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare dan aktivasi kembali 4.600 hektare sawah di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sementara untuk penguatan logistik, Bulog RI telah mengalokasikan anggaran pembangunan enam gudang baru di Maluku Utara.
Dalam upaya percepatan elektronifikasi dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemprov Maluku Utara juga bekerja sama dengan bank-bank Himbara untuk memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, sekitar 700 nelayan sedang dalam proses pengajuan pembiayaan modal usaha.
Sherly turut menginstruksikan seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota agar mengambil langkah serupa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Iduladha.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Iduladha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” tutupnya.
