kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis menjaga ketahanan energi daerah, khususnya pasokan LPG di tengah dinamika geopolitik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Malut bersama para pemangku kepentingan lintas sektoral di Bela Hotel, Selasa (21/4/2026).
FGD yang mengangkat tema efisiensi pendistribusian LPG non-subsidi itu menjadi forum penting dalam merumuskan strategi menghadapi tantangan global yang kian dinamis.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung penuh setiap langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah, khususnya menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu,” ujar Sekda dalam sambutannya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengalihan supply point LPG non-subsidi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan.
“Sinergi, koordinasi, serta komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder menjadi kunci utama,” katanya.
Sekda juga berharap forum tersebut dapat menghasilkan mekanisme monitoring bersama yang berkelanjutan, sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara cepat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
“Diharapkan forum ini dapat merumuskan langkah monitoring berkelanjutan, sehingga jika diperlukan penyesuaian ke depan, kebijakan dapat diambil secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda turut menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara terkait penguatan distribusi LPG, yakni:
(1) Pertamina diminta mengkaji opsi distribusi langsung dari Sorong ke Ternate untuk memangkas rantai pasok;
(2) Dinas Perhubungan mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate ke Kementerian Perhubungan;
(3) Pemprov mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang; dan
(4) pembentukan tim kecil yang melibatkan Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD dalam waktu dua minggu.
“Arahan Gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” tegasnya.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga, Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku Utara.
