kendali – Menindaklanjuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara nasional, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas dampak serta langkah penanganannya, khususnya terhadap sektor transportasi umum.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD terkait, Ketua Organda Tidore, para motoris, serta perwakilan sopir angkutan umum.
Dalam arahannya, Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan terus mengambil langkah strategis guna meminimalkan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik.
“Kami berharap meskipun kenaikan BBM akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, kita dapat bersama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama sektor angkutan umum, sehingga aktivitas ekonomi tetap berlangsung,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, diperlukan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pelaku usaha atau penyedia layanan sebagai pemberi layanan.
“Keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat,” katanya.
Ismail juga berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait penyesuaian tarif angkutan sambil menunggu distribusi BBM subsidi yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Juli 2026.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Dinas Perindagkop untuk melakukan pendampingan penggunaan barcode BBM subsidi agar seluruh angkutan umum memiliki barcode aktif dan memahami mekanisme penggunaannya.
“Hal ini penting agar ketika BBM subsidi mulai disalurkan, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para sopir angkutan umum,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses distribusi BBM.
“Kami berkepentingan memastikan seluruh proses penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kepolisian akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ampi.
Sementara itu, Direktur PT Rusda Awat, Ahmad, memastikan pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan para sopir angkutan, bentor, maupun ojek di Kota Tidore.
Menurutnya, Kota Tidore direncanakan akan menerima kuota BBM subsidi berupa 100 ton Pertalite dan 60 ton Solar per bulan mulai Juli 2026.
“Kuota tersebut akan terus dievaluasi. Jika terjadi kekurangan, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan penambahan kuota,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak 11 Juni 2026, SPBU telah melayani penyaluran minyak tanah, Pertamax, dan Dexlite kepada masyarakat.
“Stok yang masuk saat ini terdiri dari 71 ton Pertamax, 20 ton Dexlite, dan 100 ton minyak tanah. Pasokan akan dijadwalkan setiap minggu untuk memastikan ketersediaan BBM di Kota Tidore,” katanya.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap operasional angkutan umum. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menetapkan tarif sementara hingga BBM subsidi mulai tersedia.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemkot Tidore dalam mencari solusi bersama. Saat ini sebagian sopir angkutan umum belum beroperasi sambil menunggu kejelasan tarif sementara,” ujar Husain.
Ia juga meminta pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi diperketat, termasuk mengaktifkan kembali sistem barcode serta mencegah praktik pembelian BBM menggunakan galon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, mengatakan bahwa tarif angkutan umum sementara akan disesuaikan dengan persentase kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
“Tarif sementara dinaikkan sekitar 30 persen atau sebesar Rp4.000. Sebagai contoh, tarif trayek Terminal Rum–Terminal Pasar Sarimalaha yang sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp24.000,” jelas Marsaid.
Ia menambahkan, setelah BBM subsidi mulai disalurkan, pemerintah akan melakukan evaluasi dan perhitungan kembali terhadap tarif angkutan umum.
Berdasarkan hasil rapat, tarif sementara angkutan umum dalam kota ditetapkan sebesar Rp4.000 per penumpang. Tarif angkutan rute Soasio–Rum naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000, sementara tarif bentor naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Adapun tarif bagi pelajar tetap diberlakukan seperti sebelumnya.
Salah satu kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif angkutan laut yang melayani rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo, maupun sebaliknya, untuk sementara belum mengalami kenaikan.
