kendali – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) sektor ketenagalistrikan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia secara daring, Jumat (24/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, serta diikuti jajaran BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arrosid, mengatakan sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 43,52 persen.
“Listrik merupakan urat nadi pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini mencapai 43,52 persen dan menjadi penopang utama perekonomian Maluku Utara, terutama pada sektor pertambangan dan industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDRB,” ujar Harim.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, menegaskan pentingnya peran BPS dalam menyediakan data statistik ekonomi yang akurat dan kredibel sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang dihasilkan BPS sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian. Listrik merupakan cabang produksi yang strategis sehingga pengelolaannya harus mampu mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ahmad juga mengungkapkan bahwa kapasitas produksi listrik di Maluku Utara masih didominasi oleh penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS), yang mencapai 72,43 persen dari total kapasitas produksi. Sebagian besar kapasitas tersebut dimiliki pelaku usaha di sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Di sisi lain, Ketua Tim Kerja Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Maluku Utara, Soraya Diana Uli, menjelaskan FGD tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM sebagai produsen data sekaligus memperoleh gambaran awal mengenai indikator penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer.
“Forum ini menjadi wadah untuk meningkatkan komunikasi dengan Kementerian ESDM sekaligus memperoleh informasi terkait penerapan energi hijau. Hal ini sejalan dengan agenda transisi energi nasional dan target Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Soraya.
FGD tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa data produksi listrik, baik yang berasal dari pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) maupun Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), perlu dicatat secara lebih akurat dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dengan data yang semakin lengkap dan berkualitas, BPS Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu menyajikan statistik ekonomi yang lebih konsisten, mendukung perumusan kebijakan energi nasional, serta memperkuat indikator pembangunan berkelanjutan.
FGD ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator, Bukhari Fauzul Rahman. Ia menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya BPS Maluku Utara menjaga kualitas data statistik melalui analisis yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap statistik ekonomi.
