Kendali– Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku Utara sekaligus melantik jajaran pengurus masa bakti 2025-2030 di Halmahera Ballroom Muara Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).
Pelantikan dan pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 311.2/KPTS/MU/2025 tertanggal 10 Maret 2025. Dalam susunan kepengurusan itu, Hj. Rusni Conoras ditetapkan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, didampingi Hairia sebagai sekretaris dan Ade Irma Suryani sebagai bendahara.
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menegaskan pentingnya peran PKK sebagai organisasi perempuan terbesar yang memiliki struktur hingga tingkat bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“PKK dan Dharma Wanita harus benar-benar berperan dalam menjaga aspek keluarga. Tantangan keluarga saat ini luar biasa besar. Meskipun regulasi sudah banyak, kita masih menyaksikan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. PKK harus menjadi format baru untuk membangkitkan semangat keluarga yang berdaya dan bahagia,” ujar Sarbin.
Ia mengatakan, kesejahteraan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Karena itu, program-program PKK diharapkan tidak hanya tertata secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan perempuan seperti Muslimat, Aisyiyah, dan Fatayat menjadi langkah penting dalam memperkuat program pemberdayaan keluarga.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Conoras, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas dukungan terhadap keberlanjutan program PKK.
Ia menjelaskan, pelantikan pengurus TP PKK tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Gerakan PKK.
Rusni juga menyoroti komposisi kepengurusan periode 2025-2030 yang turut melibatkan kaum laki-laki. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa PKK merupakan gerakan yang inklusif dan mengedepankan profesionalisme.
“PKK bukan sekadar organisasi seremonial. Kami adalah mitra pemerintah untuk menuntaskan persoalan pendidikan, kesehatan, revitalisasi posyandu, hingga ketahanan pangan. Kuncinya adalah kekompakan dan komitmen,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus bekerja dengan penuh keikhlasan meski tanpa honorarium, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Rusni meminta dukungan penuh dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar aktif bersinergi dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat.
“Kehadiran bapak pembina hari ini diharapkan menjadi penguat bagi para pimpinan OPD untuk merespons cepat keluhan masyarakat melalui kemitraan dengan PKK,” pungkasnya.
