Kendali – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayahnya.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, saat memimpin pertemuan dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Umum Daerah (BUD), serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertemuan ini berlangsung di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, pada Senin (17/2/2025), dengan agenda utama membahas persiapan pengadaan barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam arahannya, Ismail Dukomalamo mengungkapkan bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Kota Tidore Kepulauan masih diberikan kelonggaran terkait sumber daya manusia (SDM). Namun, pada tahun 2026, Kota Tidore ditargetkan harus memiliki lebih banyak SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa.
“Saya berharap Kota Tidore Kepulauan memiliki lebih banyak SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa agar tidak tertinggal dari kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Saya yakin dan percaya bahwa Kota Tidore memiliki banyak aparatur sipil negara (ASN) yang telah memiliki sertifikasi dan lisensi dalam bidang ini,” ujar Ismail.
Ia juga menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD, kepala bagian, PPK, dan bendahara agar terus meningkatkan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, dengan peningkatan kualitas SDM, Kota Tidore akan memiliki lebih banyak tenaga fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa yang siap berkolaborasi dengan pemerintahan di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore, Wahid Saraha, menekankan pentingnya jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa di setiap OPD, mengingat kebutuhan tenaga ahli di bidang ini masih tinggi.
“Saat ini, Kota Tidore Kepulauan memiliki 13 kuota formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa yang telah mendapatkan rekomendasi dari LKPP dan persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Dari jumlah tersebut, enam ASN di Bagian UKPBJ Setda akan mengikuti uji kompetensi (Ukom), sehingga masih tersisa tujuh kuota lagi untuk jabatan fungsional ini,” kata Wahid.
Ia juga menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, setiap OPD wajib memiliki pejabat fungsional yang memahami proses pengadaan dengan baik.
“Saya berharap tujuh kuota yang tersisa ini dapat dimanfaatkan oleh OPD yang benar-benar ingin mendalami bidang pengadaan barang dan jasa. Mari kita pelajari bersama, dengan syarat utama bahwa calon peserta harus sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa,” tutup Wahid.
