kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 100 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah taktis menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
“Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan beberapa langkah taktis menghadapi HBKN Idul Adha,” kata Sherly dikutip dari Malutprov, Minggu (17/5/2026).
Selain distribusi hewan kurban, Pemprov Malut juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai, dan tomat.
Sherly menjelaskan, Pemprov Malut telah menganggarkan 100 ekor sapi yang akan dibagikan secara proporsional ke seluruh wilayah di Maluku Utara.
Di sektor pertanian, Maluku Utara juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian berupa program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare serta aktivasi kembali 4.600 hektare lahan sawah di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sementara di bidang logistik, Bulog RI mengalokasikan anggaran pembangunan enam titik gudang baru guna memperkuat stok pangan daerah.
Meski inflasi daerah berhasil ditekan, Sherly mengakui Maluku Utara masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan beras masih didatangkan dari luar Maluku Utara. Selain itu, daerah tersebut juga belum memiliki produksi mandiri untuk ayam potong dan telur.
“Per Mei 2026, inflasi year on year berada di angka 2,03 persen dan year to date 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Malut tengah menjajaki kerja sama dengan investor dalam pengembangan lahan peternakan seluas 5 hingga 10 hektare. Pemerintah menargetkan pada 2026 Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur sendiri guna menekan harga telur yang saat ini lebih mahal dibanding Pulau Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, Pemprov Malut juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan kuota Minyakita. Dari kebutuhan sebanyak 600 ribu liter, saat ini stok yang tersedia di gudang baru mencapai 100 ribu liter.
