Novet Charles Akollo : Mantan Pimpinan Presidium Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (IKPM Maluku Utara) Yogyakarta
Emosi kolektif dalam ilmu psikologi diartikan sebagai sikap emosional yang dirasakan dan diekspresikan bersama oleh sekelompok orang. Dalam beberapa hasil studi menemukan bahwa emosi kolektif dapat memperkuat identitas dan relasi sosial, tetapi juga bisa memecah belah jika tidak dikelola secara baik dan diarahkan pada hal-hal negatif.
Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari emosi kolektif masyarakat sehingga membentuk semangat perjuangan melawan pemerintah Hindia-Belanda. Begitu juga kebijakan Prabowo-Gibran yang tidak pro rakyat telah menimbulkan emosi dan ketidakpercayaan kolektif terhadap penguasa, terutama pada isu Papua sejak Film Pesta Babi membuka mata jutaan rakyat Indonesia dan aksi Indonesia gelap tahun 2025.
“Cakalele”
Apapun konteks yang melatarbelakangi suatu tindakan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menormalisasi pelecehan terhadap symbol, musik, adat, budaya, maupun tari-tarian suatu daerah. Bahkan dalam panggung stand up comedy pun terdapat batasan-batasan yang mengatur topik, alur dan lain-lain. Itulah mengapa masyarakat perlu untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara.
Beredarnya video parodi yang diduga melecehkan tarian cakalele hingga memantik respon keras masyarakat adat Tobelo Galela merupakan ekspresi yang positif. Respon ini menunjukan bahwa masih banyak “orang-orang Tobelo Galela” yang peduli terhadap warisan leluhur ditengah ancaman globalisasi.
Kesalahan yang dilakukan oleh para konten kreator harus dijadikan bahan pembelajaran bagi semua agar lebih menghargai perbedaan suku, dengan menghindari tindakan dan ucapan yang merendahkan harkat martabat manusia, adat dan budaya.
Emosi kolektif orang-orang Tobelo-Galela dalam merespon video tarian cakalele menunjukan adanya ketidakkonsistensi berpikir dan bersikap, namun posisi mereka membela tarian cakalele sebagai identitas lokal perlu di apresiasi.
Masyarakat adat dipinggirkan
Perlawanan masyarakat adat di Halmahera terhadap ekspansi pertambangan adalah bukti nyata bahwa ruang hidup masyarakat adat sedang terancam. Mereka berjuang dibawa ancaman moncong senjata yang sewaktu-waktu bisa meletus, sepatu lars, dan buldoser perusahaan yang kapanpun dapat merobohkan pohon cengkeh, pala, kelapa dan rumah.
Ruang hidup masyarakat adat di Halmahera sedang dan akan terus terancam selama pembangunan masih menjadikan industri ekstraktif tumpuan utama. Namun, dukungan dan solidaritas seperti menuntut permintaan maaf dan mempidanakan konten kreator hampir tidak ada ketika berhubungan dengan perusahaan dan pemerintah.
Tarian cakalele dan masyarakat adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana bisa kita berbicara keberlanjutan tarian-tarian dengan nilai dan semangat yang dimiliki, sementara tanah adat dan masyarakat adat dimusnahkan melalui kebijakan politik yang tidak merekognisi eksistensi masyarakat adat.
Dalam kasus konten kreator, pihak-pihak yang merasa tersinggung sedang memainkan wajah ganda. Disatu sisi mereka membela tarian-tarian yang dianggap jati diri, namun disisi lain mereka diam membisu di saat suku Tobelo Dalam digusur dari hutan yang menjadi rumah mereka. Jika dugaan pelecehan tarian cakalele bisa memancing emosi kolektif orang-orang Tobelo Galela, mengapa hal serupa tidak berlaku ketika tanah adat dan masyarakat adat dikriminalisasi perusahan ataupun penguasa? Bukannya tanah adat juga identitas dan harga diri?
Banyaknya konflik agraria di Halmahera salah satunya disebabkan oleh minimnya regulasi pada tingkat daerah yang bertujuan memastikan keberlanjutan tanah dan masyarakat adat. Kekosongan hukum ini membuat perusahaan masuk dan mengambil paksa tanah yang mereka dapatkan melalui perizinan dari Jakarta.
Pemberian izin secara serampangan tanpa melihat keberadaan suatu komunitas dalam landscape tertentu seringkali menjadi pemincu konflik. Gesekan antara masyarakat adat melawan pihak perusahaan yang dibantu TNI-Polri bukan hal baru di Halmahera. Kasus kriminalisasi terhadap 11 masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur adalah bukti nyata bagaimana hukum dijadikan alat membungkam dan merampas kemerdekaan warga negara.
Cerita tentang orang-orang Tobelo Galela bukan saja tentang cakalele, tapi lebih daripada itu. Diskursus identitas jangan dipersempit hanya pada tari-tarian. Cakalele adalah tarian perang yang mengambarkan semangat perlawanan, keberanian dan penghormatan terhadap leluhur. Maka sudah waktunya tarian cakalele diarahkan untuk melawan ekspansi pertambangan yang merusak alam dan mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Kita tidak bisa terus berada pada zona nyaman dan abu-abu, sebab orang-orang Tobelo Galela yang tinggal di pulau Obi dan Halmahera secara keseluruhan sedang berjuang dengan penuh air mata untuk mempertahankan tanah adat yang diwariskan para leluhur.
Emosi kolektif yang ada sekarang sudah cukup baik sebagai langkah awal untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang keliru, kesewenang-wenangan perusahaan, dan terlebih khusus untuk membedah kembali konflik-konflik agraria. Ketidakadilan struktural dan sentiment kesukuan harus dihilangkan. Para konten kreator yang memiliki basis pengikut mesti tampil dengan narasi maupun perilaku yang mendidik.**
