kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, Vickland Malik, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Ex-Crysant, Ternate, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Wakil Wali Kota Ternate, Asisten II Setdaprov Malut, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Dinas Pariwisata, Kesbangpol, dan Kabag Humas Pemprov Malut.
Selain membahas peluang kerja sama investasi, pertemuan itu juga menjadi ajang penyampaian apresiasi dari Pemerintah Singapura atas respons cepat Pemerintah Daerah Maluku Utara dalam penanganan evakuasi pendaki asal Singapura di Gunung Dukono, Halmahera Utara, beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir menegaskan pentingnya perubahan pola kerja sama internasional, di mana investor tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah.
Menurutnya, pola tersebut dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi Maluku Utara, khususnya pada sektor pariwisata, pertanian, pertambangan nikel, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Samsuddin juga menilai Maluku Utara memiliki posisi strategis sebagai jalur simpang laut dan udara di kawasan Pasifik, dengan potensi besar di Kota Ternate. Ia menambahkan, iklim investasi di Maluku Utara dinilai kondusif karena didukung kondisi keamanan daerah yang stabil dan masyarakat yang ramah.
Sementara itu, Vickland Malik menyampaikan komitmen Pemerintah Singapura untuk menjadi mitra strategis bagi pengembangan Maluku Utara, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan investasi.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Singapura menawarkan program pelatihan melalui Singapore Cooperation Programme (SCP) bagi ASN Maluku Utara. Program tersebut mencakup pelatihan manajemen keuangan, regulasi investasi, pendidikan, hingga kesehatan di Singapura.
“Tahun lalu ada sekitar 800 PNS dari Indonesia yang mengikuti program ini, dan tahun ini ditargetkan mencapai 1.000 peserta. Kami berharap ASN dari Maluku Utara juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik,” ujar Vickland.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan kepastian hukum yang mendukung investasi. Menurutnya, pembangunan kepercayaan investor membutuhkan proses dan konsistensi kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Vickland juga menyampaikan rencana kunjungan resmi Duta Besar Singapura untuk Indonesia ke Maluku Utara bersama delegasi pelaku usaha. Kunjungan tersebut direncanakan untuk membahas lebih lanjut peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat promosi potensi pariwisata dan sumber daya alam Maluku Utara melalui media dan platform digital internasional.**
