kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru dalam program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya, saat mewakili Gubernur Maluku Utara pada Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF, di Meeting Room Halmahera A, Hotel Bela Ternate, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutannya, Fachruddin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Direktur SUPD IV Kemendagri, perwakilan UNICEF Indonesia, serta jajaran OPD lingkup Pemprov Maluku Utara.
“Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Fachruddin menjelaskan, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki 975 pulau dengan 70,4 persen wilayah berupa laut. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Maluku Utara mencapai 1,4 juta jiwa, dengan 34,8 persen di antaranya berusia 0–19 tahun.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,1 persen atau tertinggi di Indonesia, yang ditopang sektor industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera. Namun, pemerataan kesejahteraan dinilai masih belum optimal.
“Kontribusi ekonomi terbesar berasal dari Halmahera Tengah sebesar 62,47 persen, sementara Kota Tidore Kepulauan hanya 2,30 persen. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Pulau Taliabu sebesar 6,92 persen, dan IPM Maluku Utara masih 72,52 atau di bawah rata-rata nasional,” katanya.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting di Maluku Utara mengalami penurunan dari 23,7 persen menjadi 23,2 persen. Meski demikian, penurunan belum merata karena sejumlah daerah seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Sula justru mengalami peningkatan kasus.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni rendahnya cakupan imunisasi dasar, tingginya angka kematian ibu dan anak di beberapa kabupaten, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan terpencil yang membutuhkan waktu tempuh hingga 12 jam perjalanan laut.
Pada sektor pendidikan, Maluku Utara memiliki sekitar 2.009 sekolah, 27.392 guru, dan 259.987 siswa. Namun angka putus sekolah pada transisi SMP ke SMA masih cukup tinggi, hampir mencapai 50 persen.
Total anak tidak sekolah di Maluku Utara tercatat sekitar 34 ribu anak, yang didominasi oleh anak yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini mendorong pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan nonformal, hingga rencana pemanfaatan pembelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi.
Sementara itu, akses air minum layak di Maluku Utara mencapai 90 persen dan sanitasi layak sebesar 88 persen. Namun disparitas pelayanan di daerah terpencil dan kepulauan masih menjadi tantangan.
Tercatat sebanyak 677 desa dari total 1.193 desa belum bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Persoalan pengelolaan sampah juga masih menjadi perhatian karena sebagian besar daerah masih menggunakan sistem open dumping.
Fachruddin juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah, termasuk Ternate dan Tidore. Selain itu, kasus bunuh diri dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui kajian mendalam.
Ia berharap seluruh OPD terkait dapat menyediakan data yang valid dan terverifikasi agar program yang disusun bersama UNICEF dapat berjalan tepat sasaran.
“Saya berharap pimpinan OPD serius mendampingi tim dan memberikan data yang benar agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak positif bagi isu prioritas di Maluku Utara,” tegasnya.
Fachruddin optimistis, dukungan UNICEF dan komitmen seluruh OPD dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Bappenas, Inti Wikanestri, yang mengikuti kegiatan secara virtual, mengatakan program tersebut akan melibatkan 16 kementerian/lembaga dan 13 pemerintah provinsi.
Untuk Maluku Utara, fokus program diarahkan pada empat pilar utama, yakni gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program, dengan total pendanaan awal sebesar 26 ribu dolar AS.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas mendorong Pemprov Maluku Utara segera membentuk Tim Koordinasi Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur guna mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program agar selaras dengan pembangunan nasional dan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Maluku Utara dalam lima tahun ke depan.
“Target akhirnya adalah mewujudkan visi Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku Utara dalam menciptakan SDM unggul melalui peningkatan IPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, tim pusat, perwakilan UNICEF Indonesia, Bappenas, dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri.**
