kendali – Sekitar 34.000 anak di Provinsi Maluku Utara tercatat belum mengakses pendidikan. Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, yang menilai kebijakan pendidikan gratis belum cukup untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sarbin, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan arah dan masa depan Maluku Utara.
“Kalau ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, maka pasti bagus,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, keberadaan sekitar 34.000 anak tidak sekolah menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah daerah yang telah menggratiskan biaya pendidikan. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan menghilangkan hambatan biaya.
“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” ujarnya.
Sarbin menyebutkan, angka tersebut berasal dari data yang dimilikinya, dengan jumlah penduduk Maluku Utara sekitar 1,4 juta jiwa. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah memberikan perhatian serius melalui langkah penanganan yang lebih menyeluruh.
Selain pembiayaan, ia menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penyesuaian kemampuan tenaga pendidik terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran.
Sarbin juga menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang masih menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan. Ia menyebut masih terdapat anak-anak yang harus menyeberangi laut dengan mempertaruhkan keselamatan demi mencapai sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sarbin meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Bagi anak-anak yang telah bekerja, ia mendorong pemerintah membuka kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh.
Ia juga meminta agar perencanaan dan penganggaran sektor pendidikan diselaraskan, terutama dalam penyusunan program prioritas tahun 2027. Menurutnya, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di setiap kabupaten dan kota.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) pada Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, mengungkapkan bahwa capaian SPM Pendidikan Maluku Utara berada pada angka 49,17, masih di bawah target 80.
Any mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi pada jenjang PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, serta tantangan pemerataan guru dan sarana prasarana pendidikan.
Ia menyampaikan tiga langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan. Kedua, menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Any berharap Rakorda tersebut menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota. Rencana tersebut mencakup program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target pencapaian yang terukur.
Menutup sambutannya, Sarbin berharap Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Maluku Utara.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama agar setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, sekaligus mendorong lahirnya generasi Maluku Utara yang unggul secara intelektual, berkarakter, serta memiliki nilai moral dan spiritual.
