kendali — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-XII 2026 di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat (28/8/2026).
Rakernas tersebut mempertemukan delegasi dari berbagai kota anggota JKPI di Indonesia untuk membahas pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan kawasan pusaka agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat.
Pembukaan Rakernas dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, unsur Forkopimda Maluku Utara, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Ketua Presidium JKPI yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan.
Hadir pula Presidium JKPI sekaligus Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate, jajaran Forkopimda Kota Ternate, serta para bupati dan wali kota anggota JKPI dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan pelestarian kota pusaka tidak boleh hanya berorientasi pada perawatan fisik bangunan bersejarah, seperti benteng. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan nilai filosofis dan sejarah yang terkandung di dalamnya tetap hidup serta dipahami generasi mendatang.
“Pertanyaannya, jika 100 tahun lagi benteng tersebut masih berdiri kokoh tetapi anak cucu kita tidak tahu cerita dan maknanya, apakah kita bisa disebut berhasil? Sebuah pusaka atau budaya hanya akan terjaga jika ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly.
Karena itu, Sherly mendorong pemerintah daerah mengembangkan produk budaya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kuliner, UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
Menurutnya, transformasi tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru tanpa menghilangkan keaslian sejarah dan budaya. Pendekatan itu sekaligus dinilai dapat meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan budaya.
Sherly juga menekankan pelestarian pusaka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu mengambil peran bersama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.
“Semoga Rakernas JKPI ke-XII ini melahirkan keputusan strategis yang berdampak nyata. Saya berharap kota pusaka yang telah sukses membangun ekosistem ekonominya dapat membagikan ide dan replikasi gagasan tersebut kepada daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua Presidium JKPI Wawan Hermawan mengatakan JKPI merupakan ruang belajar bersama sekaligus laboratorium hidup bagi pengembangan kota pusaka di Indonesia.
Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan berbeda dalam mengelola kawasan pusaka, mulai dari pengelolaan kawasan bersejarah, revitalisasi pasar tradisional, pembangunan museum, hingga penyelenggaraan festival budaya.
“Keberhasilan satu kota harus menjadi inspirasi, sementara ancaman yang dihadapi suatu daerah wajib menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota,” kata Wawan.
Wakil Wali Kota Yogyakarta itu juga mengingatkan berbagai ancaman terhadap keberadaan cagar budaya, mulai dari kebakaran, gempa bumi, banjir, perubahan iklim, pembangunan yang tidak terkendali, penelantaran, hingga vandalisme.
Karena itu, ia mendorong seluruh kota pusaka memperkuat mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Setiap kota pusaka harus segera mematangkan sistem pengamanan kebakaran, dokumentasi digital, prosedur penyelamatan, ketersediaan SDM terlatih, hingga koordinasi lintas sektor antara Dinas Kebudayaan, BPBD, Pemadam Kebakaran, komunitas, dan pemilik bangunan,” pungkasnya.
