News

100 Tenaga Kerja Konstruksi Tidore Ikuti Pembekalan dan Uji Sertifikasi

3
×

100 Tenaga Kerja Konstruksi Tidore Ikuti Pembekalan dan Uji Sertifikasi

Sebarkan artikel ini
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Ipaenin, Tidore Kepulauan, saat memberikan pakaian serimoni kepada tenaga kerjan konstruksi.

kendali – Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui program padat karya yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Ipaenin, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja konstruksi di daerah.

Ia mengatakan, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, berbagai pembangunan infrastruktur harus ditunjang tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme.

“Pembangunan konstruksi tidak cukup hanya didukung anggaran dan infrastruktur, tetapi juga kualitas SDM yang mengerjakannya. Tenaga kerja konstruksi tidak hanya dituntut mampu bekerja secara teknis, tetapi juga harus memahami standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan yang benar,” ujarnya.

Peserta mengikuti pembekalan dan uji kompetensi pada jabatan kerja tukang pasang bata dan plesteran. Keterampilan ini dinilai penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung karena membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap standar teknis untuk menghasilkan bangunan yang kuat, rapi, dan berkualitas.

Rudi juga menegaskan bahwa program padat karya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.

“Melalui program seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku pembangunan,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperluas peluang kerja, serta mendorong daya saing tenaga kerja konstruksi melalui kepemilikan sertifikat kompetensi.

“Sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen atau persyaratan administratif, melainkan pengakuan atas kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, mengatakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU memiliki tanggung jawab mendukung pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, salah satunya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.

Menurutnya, program padat karya menjadi instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata, sekaligus membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

“Melalui kegiatan ini, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, turut menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang hasil fisik berupa bangunan yang megah dan kokoh, tetapi juga membutuhkan dukungan SDM konstruksi yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi.

“Sertifikasi bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap tenaga kerja. Sertifikasi juga menjadi jaminan terhadap mutu pekerjaan serta penerapan K3 di lapangan,” kata Irene.

Ia menjelaskan, sasaran kegiatan tersebut adalah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki pengalaman sebagai tukang bangunan, tetapi belum mengantongi sertifikat kompetensi.

Irene berharap seluruh peserta mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja lokal di Tidore Kepulauan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sehingga mampu bersaing serta mengambil peran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *