News

Pemkot Tidore Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Capaian Perlindungan Sosial Tembus 22 Persen

6
×

Pemkot Tidore Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Capaian Perlindungan Sosial Tembus 22 Persen

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo.

kendali – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos) berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Perlindungan Sosial, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Sekda, Senin (16/11/2026).

Ismail mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap pekan itu tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan pemerintah pusat, termasuk perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.

Menurutnya, secara umum harga bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan masih relatif stabil. Meski demikian, sejumlah komoditas, seperti cabai rawit dan cabai merah, sempat mengalami kenaikan pada pekan pertama November. Namun, harga kedua komoditas tersebut kini mulai mengalami penurunan.

“Bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Memang ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah yang mengalami kenaikan pada minggu pertama November, tetapi saat ini harganya sudah mulai turun,” kata Ismail.

Selain pengendalian inflasi, Ismail juga menyampaikan bahwa capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 22 persen, melampaui target nasional sebesar 19 persen.

Meski telah melewati target tersebut, pemerintah daerah tetap melakukan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.

“Saat ini dinas terkait melakukan pengecekan lapangan terkait perlindungan sosial. Selain itu, dilakukan pula aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar seluruh ASN, PPPK, tenaga non-ASN, hingga masyarakat umum,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *