kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengajak Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengawal peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan agar pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan peningkatan kapasitas APBD.
Ajakan tersebut disampaikan Sherly saat membuka Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV PERHAPI di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Selasa (17/11/2026).
Sherly menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku Utara telah mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp133 triliun. Namun, capaian tersebut belum sebanding dengan penerimaan daerah melalui APBD.
“Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil,” ujarnya.
Menurut Sherly, peningkatan DBH dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dari sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen. Sekitar 600 kilometer lainnya masih membutuhkan penanganan, termasuk pembangunan jembatan dan pelabuhan.
Ia mengatakan, konektivitas wilayah penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya sebagai nelayan.
Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi hasil pertanian dan perikanan diharapkan lebih mudah, biaya logistik berkurang, serta pendapatan masyarakat meningkat.
Sherly juga mendorong agar dampak industri pertambangan turut mendukung hilirisasi sektor non-tambang, seperti kelapa, cengkeh, pala, dan perikanan.
Ia berharap aktivitas pertambangan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui penerimaan DBH yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” pungkasnya.













