kendali – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyoroti masih lemahnya penerapan disiplin dan kode etik di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Menurutnya, kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh sebatas sosialisasi formalitas atau pemahaman regulasi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku dan keteladanan dalam menjalankan tugas.
Hal tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Emerald Hotel, Ternate, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Sarbin menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari perubahan karakter, kedisiplinan, dan etika aparatur. Sebab, ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kegiatan sosialisasi tidak boleh hanya menjadi agenda rutin untuk memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, harus ada perubahan nyata dalam budaya kerja aparatur, mulai dari kedisiplinan kehadiran, tanggung jawab terhadap pekerjaan, hingga kepatuhan terhadap kode etik.
Sarbin juga menyoroti masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan upaya pencegahan, terutama melalui keteladanan pimpinan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Maluku Utara, Al Husen Albaar, dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang 2026, BKD Maluku Utara telah menyelesaikan penanganan 48 kasus pelanggaran disiplin PNS.
Kasus tersebut meliputi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat, termasuk pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dan penurunan jabatan menjadi pelaksana.
Menurut Al Husen, jumlah kasus yang telah ditangani tersebut bukanlah capaian yang patut dibanggakan. Sebaliknya, angka itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan OPD untuk memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran.
“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” ujarnya.
Kegiatan yang diikuti 140 peserta dari unsur sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian tersebut menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya Regional XI BKN Manado, Agustina D. Dolonesda, sebagai narasumber. Sementara Susan Damopoli, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, bertindak sebagai moderator.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi kepegawaian, mencegah pelanggaran disiplin, serta mendorong penerapan sistem manajemen ASN yang profesional dan berintegritas.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap terbangun komitmen bersama seluruh OPD untuk memperkuat budaya disiplin, menerapkan sistem merit, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya terlihat dari aturan dan sanksi yang diterapkan, tetapi juga tercermin dalam sikap, tanggung jawab, dan integritas setiap aparatur dalam melayani masyarakat.**













