kendali – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan dihadiri Ketua DPRD Ade Kama, 21 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo serta pimpinan OPD.
Dalam pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi rencana peningkatan pendapatan daerah 2027 menjadi Rp915,46 miliar atau naik 14,98 persen dibandingkan rancangan APBD 2026.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp82,11 miliar atau 8,97 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp825,86 miliar atau 90,21 persen.
Fraksi mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi kinerja BUMD tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta anggaran 2027 memprioritaskan pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, air bersih, sanitasi, infrastruktur jalan, serta konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicara Kasman Ulidam menegaskan APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang menjawab persoalan masyarakat. Ia meminta belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui Yusuf Bahta. Fraksi ini meminta setiap program dalam APBD 2027 memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Adapun Fraksi ADEM melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya menekankan pentingnya APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat kepulauan, pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan.
Fraksi ADEM juga meminta seluruh program dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki indikator capaian yang jelas.
Secara umum, seluruh fraksi menekankan agar pembahasan Ranperda APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada angka anggaran, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.













