News

Maluku Utara Jadi Daerah Uji Kebijakan Penguatan Pers, Sekda Dorong Pembentukan Pokja BEJOS

6
×

Maluku Utara Jadi Daerah Uji Kebijakan Penguatan Pers, Sekda Dorong Pembentukan Pokja BEJOS

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, rapat bersama dengan Insan pers, dalam penguatan pers dan media massa melalui Policy Sandbox BEJOS di Maluku Utara, Selasa (17/11/2026)

kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan ekosistem pers yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik melalui kebijakan Policy Sandbox BEJOS.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dalam rapat penguatan pers dan media massa melalui Policy Sandbox BEJOS di Maluku Utara, Selasa (17/11/2026).

Samsuddin mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu daerah uji kebijakan penguatan pers. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.

Ia menegaskan, penguatan pers harus didukung regulasi yang memiliki landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi digital, Samsuddin turut menyoroti tantangan disinformasi dan berita bohong. Karena itu, pers harus tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab, edukasi, kejujuran, dan objektivitas.

“Pers bukan sekadar penyampai berita dan informasi, tetapi juga pilar penting demokrasi, sarana edukasi masyarakat, pengawal kepentingan publik, serta instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Samsuddin mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BEJOS tingkat daerah. Pokja tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program penguatan pers.

Ia juga meminta agar 23 pilihan kegiatan operasional dalam pedoman teknis dikaji berdasarkan kebutuhan dan persoalan ekosistem pers di Maluku Utara, sehingga program yang dipilih tepat sasaran.

Samsuddin menjelaskan, pelaksanaan Policy Sandbox dirancang dalam empat tahapan, yakni persiapan pada 2026, pengujian awal pada 2027, penyempurnaan pada 2028, dan evaluasi akhir pada 2029.

Untuk itu, tahun 2026 menjadi tahap penting dalam pembentukan Pokja, pemetaan kebutuhan, penetapan program perintis, serta penyusunan rencana kerja.

Ia berharap pengalaman Maluku Utara dapat menjadi pembelajaran nasional dalam membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan terpercaya, terutama di wilayah kepulauan.

“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai awal kerja bersama untuk menghasilkan ekosistem pers Maluku Utara yang lebih kuat, sehat, independen, dan terpercaya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *