kendali – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan fisik maupun psikologis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional.
Menurutnya, kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang anak, memutus akses pendidikan, serta membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pemberdayaan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hal itu disampaikan Arifatul dalam dialog interaktif bersama kepala dinas PPPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh perempuan di Tolire Caffe, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, serta Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Arifatul menyebut perempuan mencakup sekitar 50 persen dan anak-anak 30 persen dari komposisi penduduk Indonesia. Menurutnya, kedua kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa.
“Jika kelompok ini mengalami kekerasan, trauma dan dampaknya sangat luar biasa. Pada anak-anak, hal ini dapat menghambat pendidikan serta merusak kepercayaan diri mereka dalam bergaul. Begitu pula pada perempuan, akses pendidikan dan pemberdayaan mereka akan tertutup. Jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, kita berisiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegas Arifatul.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima kementerian sepanjang 2025, tercatat sebanyak 35.978 kasus kekerasan dengan jumlah korban lebih dari 36.000 orang. Angka korban lebih besar dibandingkan jumlah kasus karena satu peristiwa kekerasan dapat melibatkan lebih dari satu korban.
Arifatul juga menyoroti faktor ekonomi yang dinilai masih menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampaknya tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak hingga meningkatkan risiko stunting.
Karena itu, menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan di lingkungan keluarga.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian desa, Kementerian PPPA terus mendorong kolaborasi dalam program ketahanan pangan berbasis keluarga.
Selain persoalan ekonomi, Arifatul turut menyoroti perubahan pola pengasuhan anak akibat pengaruh media sosial. Ia mengajak keluarga, tokoh agama, dan organisasi keagamaan untuk memperkuat edukasi moral, baik di lingkungan keluarga maupun tempat ibadah, guna melindungi anak dari pengaruh negatif.
Meski Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Arifatul menegaskan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung, di antaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tenaga Ahli Tingkat Daerah/Masyarakat (TATDM), serta jaringan relawan yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan perlindungan.
Dalam kesempatan tersebut, Arifatul juga menjelaskan penyesuaian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk tahun anggaran 2027.
Ia menyebutkan, total anggaran mengalami penurunan dari Rp132 miliar pada 2026 menjadi Rp118 miliar pada 2027. Sementara itu, jumlah daerah penerima tetap sebanyak 305 provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan kebijakan tersebut, alokasi anggaran dibagi dengan besaran sekitar Rp300 juta per daerah, dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat mencapai Rp600 juta.
Arifatul mengingatkan pemerintah daerah agar memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara disiplin. Sebab, penentuan penerima anggaran dilakukan melalui penilaian oleh Kementerian PPPA bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Menutup dialog, Arifatul mengajak pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara untuk memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, hasilnya tidak akan maksimal jika kita tidak bergerak bersama menjaga lingkungan kita,” pungkasnya.













