[Tidore] – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi secara daring Program Prioritas tahun 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan 10 Kab/Kota Provinsi Maluku Utara.
Moderator acara, Ikbaal Albaar, M.Pd, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam merealisasikan program prioritas. Narasumber, Dr. Santoso, M.Si, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
“Pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. BPMP sebagai UPT di daerah akan berperan aktif dalam mendukung Pemda,” ujar Dr. Santoso.
Lebih lanjut, Dr. Santoso menjelaskan tugas BPMP dalam merealisasikan program prioritas, antara lain pemetaan pendidikan, pengembangan model, supervisi, fasilitasi, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Tim Program Prioritas yang dibentuk di BPMP akan fokus pada berbagai aspek, seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, deep learning, literasi numerasi, wajib belajar 13 tahun, pendidikan karakter, dan sekolah model.
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari Halmahera Barat (Halbar) menanyakan mengenai tanggung jawab program prioritas di daerah, program makanan bergizi yang belum tuntas, kendala biaya dalam program wajib belajar 13 tahun di jenjang SMA, serta pentingnya koordinasi antara provinsi, BPMP, dan Pemda Halbar.
Dr. Santoso menjawab bahwa revitalisasi sekolah menjadi tanggung jawab direktorat jenderal. Terkait program makanan bergizi, BPMP akan memastikan proses teknis pembagiannya dan menjajaki kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Untuk wajib belajar 13 tahun, kendala biaya di jenjang SMA dapat diatasi melalui jalur non-formal.
“BPMP akan bekerja sama dengan Tim Kerja yang telah dibentuk untuk mengatasi berbagai tantangan di daerah,” pungkas Dr. Santoso.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai Program Prioritas Kemendikdasmen tahun 2025, sehingga dapat terjalin sinergi yang kuat antara pusat dan daerah demi mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia.
