Kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Persiapan dan Mekanisme Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Muara Hotel, Kamis (16/4/2026) ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerukunan sosial di daerah.
Rakor dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol Malut, Drs. Armin Zakaria, serta Kabid Ketahanan Eksosbud, Agama, dan Ormas, Rachmad, bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kota Ternate.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Kadri La Etje, ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dikelola secara bijak. Ia menyebut, Indeks Harmoni Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen penting untuk mengukur tingkat toleransi, kerukunan beragama, dan kohesi sosial di tengah masyarakat.
“Harmoni dalam keberagaman adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. IHaI menjadi alat penting untuk membaca kondisi sosial sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah,” ujarnya.
Pemprov Malut juga menyoroti hasil pengukuran IHaI tahun 2025 yang belum memenuhi target. Karena itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum penguatan ikatan sosial di tengah masyarakat.
“Tahun ini kita berkomitmen merangkul semua elemen masyarakat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirawat sebagai kekuatan bersama,” tegasnya.
Pengukuran IHaI dinilai krusial karena akan menjadi basis data dalam menentukan arah kebijakan di sektor sosial, budaya, ekonomi, dan kebangsaan. Selain itu, indeks ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi konflik sosial.
Menutup sambutannya, Kadri mengajak seluruh peserta untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
