News

Pemprov Malut Sepakat Ganti Untung Tanaman Suku O’Hongana Manyawa

8
×

Pemprov Malut Sepakat Ganti Untung Tanaman Suku O’Hongana Manyawa

Sebarkan artikel ini
Rapat dengar pendapat pemprov Malut bersama bersama keterwakilan dari suku O'Hongana Manyawa, terkait pengembangan kawasan wisata budaya O’Hongana Manyawa (Togutil).

kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pengembangan kawasan wisata budaya O’Hongana Manyawa (Togutil) berjalan kondusif tanpa kendala.

Hal tersebut direalisasikan lewat Rapat Pembahasan Ganti Untung Tanaman bersama Pimpinan OPD terkait, serta perwakilan Suku Togutil, Senin (16/11).

Asisten III, Sukur Lila mengatakan, rapat hari ini membahas teknis pembayaran tanaman yang ada di lahan. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara ganti untung.

“Bahwa ganti rugi lahan negara hanya diberikan untuk tanaman tumbuh milik warga, bukan untuk kepemilikan tanahnya” jelas Asisten III kepada perwakilan masyarakat adat.

Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pengerjaan fisik direncanakan sejatinya mulai berjalan pada September 2026 namun sempat mengalami penundaan akibat kendala ganti rugi tanaman masyarakat di lahan 4,78 hektar tersebut.

“Plan awal kita sudah mulai 1 Agustus 2026, tapi kita terlambat sekitar satu bulan karena terkait kendala proses ganti rugi” ujar Zen Kasim.

Zen menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tidore Kepulauan dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan pengerjaan berjalan sesuai rencana.

Dalam rapat, dalam rapat tersebu menegaskan pembangunan hunian bagi warga Ohanga Manyawa mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2 miliar, dengan alokasi khusus untuk 40 unit rumah di Desa Tayawi sebesar Rp 225 juta.

Menariknya, konsep hunian dirancang tanpa mengesampingkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Rumah nantinya akan dibangun berbentuk panggung dengan atap rumbia, serta dinding dan lantai berbahan papan kayu.

Desain ini dirumuskan berdasarkan aspirasi warga saat peninjauan langsung ke Tayawi atas instruksi Gubernur Maluku Utara.

Mewakili perwakilan Suku Togutil, Om Son menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Pemerintah Provinsi dan Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan perhatian atas ganti untung tanaman untuk pembangunan hunian tersebut.

Menurutnya dukungan dan kesediaan Pemerintah dalam melakukan ganti untung hak atas tanaman demi kepentingan masyarakat merupakan kontribusi penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.

Menutup jalannya rapat Sukur Lila kembali menegaskan bahwa proses ganti rugi kepada masyarakat di wilayah pembangunan hanya dialokasikan untuk tanaman atau tanam tumbuh yang ada di dalam kawasan hutan, bukan untuk kepemilikan lahannya dan akan dilakukan di tahun 2027.

“Kompensasi pembayaran akan diberikan di tahun 2027 untuk tanaman produktif milik masyarakat seperti kelapa, cengkeh, pala, sesuai dengan mekanisme resmi dari pemerintah melalui Keputusan Walikota 2.7 Tahun 2023” tutup Sukur Lila dengan khidmat.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara berkesinambungan terus memberdayakan masyarakat adat terpencil agar makin sejahtera.

Pembangunan ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah dan pusat dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan, pelayanan, dan perhatian yang setara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *