kendali – Dinamika kepengurusan Ikatan Keluarga Tidore Kepulauan (IKTK) Kabupaten Halmahera Tengah kembali menjadi sorotan setelah munculnya pelantikan kepengurusan lain pada 14 November 2026 di Pendopo Halmahera Tengah.
Pelantikan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan anggota, mengingat sebelumnya Musyawarah II IKTK telah dilaksanakan dan menghasilkan Dedi Togubu sebagai peraih suara terbanyak dengan 610 suara.
Mantan anggota pengurus IKTK, M. Iqbal Ahmad, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam SK dan AD/ART lama. Sejumlah anggota kemudian mendorong pelaksanaan musyawarah untuk menentukan kepemimpinan baru. Namun, aspirasi tersebut sempat diwarnai perbedaan pandangan hingga terbentuk dua kepanitiaan yang berjalan secara terpisah.
“Sebenarnya sudah ada rekonsiliasi yang difasilitasi langsung oleh Pembina IKTK Kabupaten Halmahera Tengah. Kedua kepanitiaan akhirnya dipertemukan dan dilebur menjadi satu kepanitiaan bersama. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk menyatukan perbedaan dan melanjutkan seluruh tahapan Musyawarah II,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Musyawarah II diikuti oleh tiga bakal calon ketua. Masing-masing calon memiliki perwakilan dalam unsur steering committee serta saksi yang mengawal proses pemungutan suara. Dengan keterlibatan tersebut, proses pemilihan berlangsung dengan pengawasan dari perwakilan masing-masing calon.
Hasil penghitungan suara menetapkan Dedi Togubu memperoleh 610 suara, disusul M. Rizqi Yusuf dengan 463 suara dan Zulkifli Samsudin sebanyak 120 suara. Dengan demikian, terdapat selisih 147 suara antara Dedi Togubu dan M. Rizqi Yusuf.
“Dari hasil tersebut, kalau ada keberatan maupun tudingan mengenai dugaan kecurangan, seharusnya disampaikan dengan bukti dan penjelasan yang konkret. Apalagi proses pemilihan telah disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon,” lanjutnya.
Selain itu, ia turut menanggapi persoalan pemilih yang dipersoalkan karena bukan berasal dari Tidore. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan asal wilayah.
Misalnya, masyarakat dari Daratan Oba juga merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan. Karena itu, jika terdapat persoalan mengenai status keanggotaan pemilih, penilaiannya harus mengacu pada ketentuan dan data keanggotaan organisasi, bukan berdasarkan penilaian sepihak terhadap asal daerah seseorang.
Di sisi lain, ia mempertanyakan dasar organisatoris pelantikan kepengurusan pada 14 November 2026. Menurutnya, jika Musyawarah II telah dilaksanakan dan menghasilkan perolehan suara yang diketahui bersama, maka perlu ada penjelasan mengenai dasar serta mekanisme pembentukan kepengurusan lain tersebut.
“Kalau merujuk pada hasil Musyawarah II, tentu pelantikan kepengurusan lain ini perlu dipertanyakan. Kami menilai terdapat persoalan prosedur organisasi yang harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Persoalan ini juga perlu diperjelas dari sisi ruang lingkup organisasi. Apakah pelantikan tersebut ditujukan untuk kepengurusan IKTK Weda Tengah atau IKTK Kabupaten Halmahera Tengah secara keseluruhan?
Keduanya perlu dibedakan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pelantikan satu kepengurusan secara otomatis menggantikan hasil Musyawarah II.
“Jangan sampai hal ini justru menimbulkan persepsi dan permasalahan baru di dalam lingkup organisasi itu sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai Dedi Togubu bukan sosok baru di tengah masyarakat Halmahera Tengah. Selama kurang lebih 10 tahun, Dedi telah hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial masyarakat setempat.
Rekam jejak tersebut merupakan bagian dari keterlibatan sosial yang patut diperhitungkan dalam melihat dinamika kepemimpinan organisasi. Hal ini bukan semata-mata persoalan hubungan keluarga ataupun kedekatan personal, melainkan juga tentang pengalaman dan keterlibatan seseorang dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa persoalan IKTK bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki posisi ketua, melainkan bagaimana proses organisasi, aspirasi anggota, dan hasil musyawarah dihargai secara bersama.
“Kami pertegas, IKTK merupakan wadah persaudaraan masyarakat Tidore di Halmahera Tengah, bukan milik satu kelompok, generasi, ataupun kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Waibulen, Faisal Djamal, turut menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kepengurusan yang dilantik pada 14 November 2026. Ia menilai kepengurusan tersebut belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat Weda Tengah.
“Saya melihat kepengurusan yang baru ini tidak sah. Saya tidak mengakui pelantikan IKTK yang baru,” tegasnya.
Pernyataan tersebut semakin menambah perhatian terhadap dinamika internal IKTK Kabupaten Halmahera Tengah. Publik kini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak yang melaksanakan pelantikan, terutama mengenai dasar organisatoris, mekanisme, dan ruang lingkup kepengurusan yang dibentuk.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga menyangkut konsistensi organisasi dalam menghargai proses musyawarah, menjaga persatuan anggota, dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar organisatoris yang jelas.**













