kendali – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan tidak lagi berfokus pada banyaknya temuan audit, melainkan pada upaya pencegahan kesalahan sejak dini.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi APIP dan APH 2026 di Bela Hotel, Ternate, Selasa (18/8/2026), yang ditandai dengan pemukulan gong.
“Pemerintahan yang bersih bukan yang banyak menemukan kesalahan, tetapi yang mampu mencegah terjadinya kesalahan,” tegas Sherly.
Ia memaparkan lima fokus pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pertama, pengawasan berbasis pencegahan untuk menekan potensi proyek bermasalah dan penyimpangan. “Kualitas belanja harus meningkat, bukan hanya jumlah kegiatan,” ujarnya.
Kedua, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah kesalahan administrasi, mark-up, dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, optimalisasi konsultasi sejak tahap perencanaan bersama Inspektorat dan BPKP.
Keempat, memperkuat sinergi antara APIP dan APH dalam penegakan aturan. Kelima, menitikberatkan pada kualitas tata kelola, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
Sherly juga menyampaikan bahwa capaian MCP SP 2025 meningkat menjadi 90 (zona hijau), namun nilai SPI masih berada di angka 60. Pada 2026, ditargetkan MCP tetap di atas 90 dan SPI mengalami peningkatan.
Dari sisi anggaran, APBD Maluku Utara 2026 meningkat dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3,2 triliun, dan pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3,4 triliun dengan belanja sebesar Rp3,9 triliun.
“Semakin besar anggaran, maka pengawasan harus semakin kuat,” katanya.
Kepala Inspektorat Agus Riyanto menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi APIP dan APH dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan juga dirangkaikan dengan deklarasi Maluku Utara berintegritas serta penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur, Forkopimda, dan OPD.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, Forkopimda, BPKP, KPK, Kejati, serta berbagai instansi terkait.
