kendali– Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan ekonomi biru melalui optimalisasi sektor perikanan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat memberikan sambutan pada Kie Raha Ekonomi Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara, OPD terkait dari Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi, serta sejumlah narasumber.
Samsuddin mengatakan, Maluku Utara tidak dapat terus bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan daerah yang sangat besar perlu dikelola secara optimal dengan pendekatan ekonomi biru.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61 persen. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujar Samsuddin.
Ia menilai, persoalan utama sektor perikanan di Maluku Utara bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan masih lemahnya infrastruktur dan sistem pendukung.
Menurutnya, keterbatasan cold storage, industri pengolahan, hingga sistem distribusi menyebabkan nilai tambah hasil perikanan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat, khususnya nelayan.
“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.
Empat Strategi Optimalisasi
Untuk mengoptimalkan sektor perikanan, Pemprov Maluku Utara mendorong empat strategi utama.
Pertama, percepatan hilirisasi hasil perikanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage, industri pengolahan, dan SPBUN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengolahan hasil perikanan di daerah sehingga nilai tambah produk tetap berada di Maluku Utara.
Kedua, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan sejumlah komoditas unggulan, seperti udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu, dan lobster. Pemerintah juga akan mendorong revitalisasi tambak rakyat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
Ketiga, penguatan Kampung Nelayan Merah Putih melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penguatan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar bagi nelayan dan UMKM pesisir.
Keempat, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan berbasis zonasi. Pemprov Maluku Utara mendukung penerapan zonasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715, dan 718 yang mencakup wilayah Laut Banda, Laut Halmahera, hingga Laut Arafura.
Pengelolaan berbasis data dan sains tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” tegas Samsuddin.
Sementara itu, untuk sektor perikanan budidaya, potensi lahan di Maluku Utara mencapai 81.316,99 hektare. Namun, tingkat pemanfaatannya pada 2019 baru mencapai 0,56 persen. Produksi perikanan budidaya juga masih didominasi rumput laut dengan kontribusi sekitar 98,9 persen.
Melalui berbagai strategi tersebut, Pemprov Maluku Utara menargetkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat mencapai 750.000 ton per tahun serta menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.
Samsuddin berharap KREF dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan membangun kerja sama lintas sektor yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi maritim yang maju dan berkelanjutan.
