kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyerahkan secara simbolis bantuan mesin tempel Yamaha dan Suzuki berkapasitas 15 dan 20 PK kepada nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Kamis (16/7).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan BRI dan Bank Mandiri.
Program ini menyasar nelayan dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara, di antaranya Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara. Dalam dialog bersama nelayan, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya menjaga kelancaran pembayaran kredit agar akses pembiayaan tetap terbuka.
“Saya minta bapak-bapak disiplin mencicil tepat waktu. Jangan sampai catatan kredit menjadi macet karena pemerintah daerah menjadi penjamin para nelayan,” kata Sherly.
Menurut Sherly, program KUR tidak hanya membantu nelayan memperoleh mesin dan kapal, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha. Setelah kredit lunas, nelayan didorong mengajukan pembiayaan baru untuk menambah armada sehingga dapat menciptakan lapangan kerja melalui sistem bagi hasil.
Salah satu penerima manfaat, Rudi Tinake, nelayan asal Desa Momojiu, Pulau Morotai, mengaku berhasil memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp41 juta dalam 13 hari melaut setelah mendapatkan pembiayaan KUR BRI sebesar Rp50 juta.
Menanggapi berbagai kendala yang disampaikan nelayan, Pemprov Maluku Utara bersama Bank Mandiri menyepakati skema plafon KUR yang lebih fleksibel, yakni antara Rp35 juta hingga Rp50 juta, guna menyesuaikan kebutuhan nelayan sekaligus meminimalkan risiko kredit bermasalah.
Gubernur juga mengingatkan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pemutihan catatan SLIK bagi tunggakan di bawah Rp1 juta agar masyarakat tetap dapat mengakses KUR.
Pemprov Maluku Utara menargetkan penyaluran 1.000 unit mesin kapal sepanjang 2026. Dari total alokasi awal sebanyak 443 unit, sebanyak 146 unit telah disalurkan, termasuk 60 unit pada penyerahan tahap ketiga.
Selain bantuan permodalan, Pemprov juga memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan dengan mewajibkan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sebelum bantuan mesin diserahkan. Melalui program tersebut, nelayan memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dengan santunan hingga Rp220 juta bagi ahli waris apabila terjadi risiko saat melaut.
Di sektor pengawasan, Pemprov Maluku Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menandatangani nota kesepahaman pada akhir Juli untuk menertibkan rumpon ilegal milik kapal-kapal besar dari luar daerah. Nelayan juga diminta aktif melaporkan keberadaan rumpon ilegal melalui dokumentasi foto atau video.
Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi antara Pemprov Maluku Utara, BRI, Bank Mandiri, OJK, Yamaha, dan Suzuki Marine guna menyelesaikan persoalan teknis pembiayaan, termasuk mengembalikan kredit nelayan yang sempat dialihkan ke kredit umum agar kembali menggunakan skema KUR dengan bunga 6 persen.
