kendali — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Burung Indonesia menggelar rapat koordinasi Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kota Tidore Kepulauan di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (14/7/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman.
Dalam arahannya, Ahmad Laiman menegaskan, penyusunan Profil Kehati bukan sekadar memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, melainkan menjadi langkah strategis untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan.
“Kota Tidore Kepulauan masih memiliki kekayaan alam yang sangat alami. Karena itu, upaya konservasi harus terus dilakukan agar keanekaragaman hayati di daerah ini tetap terjaga,” ujar Ahmad Laiman.
Ia berharap penyusunan Profil Kehati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Tidore berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam dan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Tidore,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, Abdul Muis, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi, mengoordinasikan peran dan tugas masing-masing pihak, serta membahas kebutuhan data, metode penyusunan, dan rencana pelaksanaan penyusunan Profil Kehati.
“Kami berharap proses ini menghasilkan dokumen Profil Kehati yang berkualitas dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Tidore Kepulauan,” ujar Abdul Muis.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi yang dipandu Koordinator Burung Indonesia Wilayah Kepulauan Maluku–Maluku Utara, Benny Siregar.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Burung Indonesia telah melaksanakan kick-off meeting dan overview awal untuk mengidentifikasi data keanekaragaman hayati di Kota Tidore Kepulauan. Saat ini, kegiatan memasuki tahap penyusunan profil sehingga diperlukan dukungan data dari seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
