kendali – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (29/4). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD.
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan yang ketat, serta kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, efisiensi bukan menjadi penghambat pembangunan, melainkan mendorong inovasi.
“Kita harus selektif dalam menentukan program prioritas yang benar-benar mendesak. Efisiensi anggaran bukan akhir dari pembangunan, tetapi dorongan untuk berinovasi,” tegasnya.
Wali Kota juga mengakui kebijakan efisiensi berdampak pada pelaksanaan program di tahun awal RPJMD 2025–2029. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi ulang terhadap prioritas pembangunan yang memiliki efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan pemetaan ulang program prioritas dengan fokus pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Dengan memperkuat infrastruktur pendukung di sektor-sektor tersebut, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan PAD sebagai modal kemandirian daerah,” jelasnya.
Selain itu, efisiensi belanja akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal.
Wali Kota menegaskan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Menutup pidatonya, ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan efisiensi sebagai momentum memperkuat struktur keuangan daerah yang lebih transparan dan berkelanjutan.
“Saya optimistis, dengan komitmen bersama, Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target pembangunan meski di tengah keterbatasan fiskal, menuju visi daerah yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, DPRD melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi lintas sektor. Di sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, dilakukan transformasi program penanganan stunting serta audit kinerja layanan.
Pada sektor ketenagakerjaan, DPRD merekomendasikan pembaruan kurikulum pelatihan kerja serta pengembangan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi tenaga kerja. Sektor sosial diarahkan pada restrukturisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta transformasi bantuan sosial menuju kemandirian.
Untuk sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan dan harga kebutuhan operasional.
“Rekomendasi juga mencakup sektor ekonomi kreatif, koperasi, perencanaan pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sarmin.**
