Kendali — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menunjukkan langkah progresif dalam memperjuangkan percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Rabu (22/4), Sherly secara tegas memaparkan kondisi riil infrastruktur serta mendesak dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Menurut Sherly, koordinasi lintas lembaga yang dilakukan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari strategi besar agar kebutuhan daerah dapat terakomodasi dalam skema pendanaan nasional ke depan.
“Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis, harapannya bisa ada implementasi konkret di tahun 2026, 2027, dan seterusnya dengan segera,” tegasnya.
Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, Maluku Utara masih menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi mendorong intervensi melalui APBN, termasuk pemanfaatan program Inpres Jalan Daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.
Selain itu, isu konektivitas laut turut menjadi perhatian utama. Sherly menekankan bahwa pelabuhan dan layanan transportasi laut merupakan tulang punggung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gubernur bersama anggota DPR RI, termasuk Irene Roba Putri, meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari proyek sabo dam, lokasi mitigasi bencana di Kelurahan Rua, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Evaluasi juga dilakukan terhadap progres pembangunan jalan yang ditargetkan rampung melalui skema IJD.
Sherly mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama proyek-proyek yang tengah dalam proses tender tahun 2026 dan rencana pengembangan lanjutan di 2027.
“Masih banyak PR lagi yang mudah-mudahan bisa masuk di 2027 atau penambahan di perubahan 2026,” ujarnya optimistis.
Komitmen dan kesiapan data yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi mendapat respons positif dari DPR RI. Irene Roba Putri menilai kepemimpinan Sherly sangat komunikatif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami di Komisi V DPR RI siap mengawal untuk mengoptimalkan pelayanan dari kementerian terkait,” ungkap Irene.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat ini, diharapkan pembangunan di Maluku Utara tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
