kendali – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV.
Evaluasi ini dilakukan karena banyak pejabat yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Semangat kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dinilai masih bergantung pada arahan pimpinan, tanpa inovasi dan terobosan yang signifikan bagi kepentingan masyarakat.
“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM dan dijadwalkan selesai paling lambat 5 Desember,” ungkap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat ditemui awak media di ruang rapat Wali Kota, Selasa (2/12/25).
Wali Kota menegaskan, evaluasi dilakukan bukan atas dasar suka atau tidak suka, melainkan murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani saat pelantikan. Ia juga menegaskan tidak segan mengganti pejabat yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut, jika target PAD tidak dapat mencapai 100 persen, minimal 70 hingga 80 persen harus terpenuhi. Namun, realisasi PAD sejumlah OPD hingga saat ini masih berada di bawah target minimal tersebut.
“Saya akan pakai kaca mata kuda. Saya tidak lagi mengutamakan soal perasaan, melainkan komitmen atas perjanjian yang telah ditandatangani. Jabatan bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” tegasnya.
Menurutnya, banyak pejabat berpotensi diganti pada evaluasi kali ini karena rendahnya penyerapan anggaran tahun 2025. Selain itu, ditemukan pula pejabat yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi, termasuk rapat paripurna DPRD, namun tetap menandatangani daftar hadir melalui perwakilan.
“Banyak pejabat tidak hadir di agenda resmi, tapi daftar hadirnya ditandatangani melalui orang lain. Ini perilaku yang tidak baik sebagai ASN dan pasti akan saya evaluasi,” ujarnya.
Untuk pejabat eselon II, pergantian jabatan hanya akan dilakukan melalui asesmen pada posisi yang sedang kosong, seperti di Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD. Sementara untuk jabatan lainnya hanya akan dilakukan pergeseran tanpa asesmen.
“Saya minta dukungan dari semua pihak. Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya bersama Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
