kendali – Wakil Walikota Tidore Ahmad Laiman menegaskan dalam rapat bersama komisi VI DPR RI bahwa Kota Tidore Tidak memiliki Tambang, tetapi memiliki Hutan yang masih terawat dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman usai mengikuti diskusi kunjungan kerja spesifik Komisi IV Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI ke Maluku Utara, yang berlangsung di Royal Resto Ternate, Selasa (23/9/2025).
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengapresiasi kunjungan kerja DPR RI di Maluku Utara ini, karena ini merupakan peluang bagi kepala daerah di Maluku Utara maupun masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi dan merespon setiap Kabupaten/Kota dengan harapan besar bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti di gedung senayan.
“Pemerintah Kota Tidore apresiasi dan terima kasih kepada ketua komisi IV bersama rombongan yang telah melakukan kunjungan kerja di Maluku Utara, kami sampaikan terima kasih juga kepada Menteri Kehutanan beserta rombongan yang telah memberikan ruang bagi kami kepala Daerah yang ada di Maluku Utara ini untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi, kami berharap kerjasama antara pusat hingga ke daerah dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara khususnya kami di Kota Tidore.” kata Ahmad Laiman
Ahmad Laiman menambahkan, Tidore merupakan daerah kepulauan yang memiliki pulau-pulau berpenghuni dan daerah pesisir serta juga memiliki daerah transmigrasi yang berada di daratan Oba.
Sehingga ini juga perlu perhatian pemerintah pusat maupun DPR RI demi kesejahteraan masyarakat pesisir maupun masyarakat pada daerah transmigrasi.
Pada kunjungan ini juga dilakukan pertemuan dan diskusi tentang pengendalian Deforestasi di Provinsi Maluku Utara dengan fokus pembahasannya pada mekanisme pengawasan pemegang perizinan berusaha serta persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Soeharto.
Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta rombongan, para anggota Komisi IV DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.
Serta Para Kepala Daerah Kabupaten Kota se Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para perwakilan pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta 45 perusahaan pemegang PPKH dan 19 perusahaan pemegang Perizinan berusaha pemanfaatan Hutan.
