Kendali- Menjelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penambahan kuota minyak tanah serta pengalihan penggunaan BBM Pertamax ke Pertalite bagi penyedia transportasi laut.
Upaya ini terlihat saat Ali Ibrahim didampingi Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Tidore, Silvia M. Nur, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Hamid A. Latif, serta Kabid Laut Dinas Perhubungan, Muhidin, melakukan pertemuan dengan Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady, di ruang rapat BPH Migas, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Ali Ibrahim menyampaikan terima kasih atas kesediaan BPH Migas menerima kunjungan tersebut serta menampung aspirasi Pemerintah Kota Tidore untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan.
“Atas nama kepala daerah, saya menyampaikan terima kasih karena telah menerima kunjungan kerja ini dengan sangat baik. Harapannya, dua poin penting yang kami ajukan dapat ditanggapi dan direalisasikan demi kepentingan masyarakat Kota Tidore,” ujar Ali Ibrahim.
Ia menjelaskan bahwa dua poin utama dalam pertemuan ini adalah:
- Penambahan kuota BBM Jenis Tertentu (JBT) dan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, nelayan dengan motor tempel, serta pelaku usaha mikro kecil.
- Pengalihan penggunaan BBM Pertamax ke Pertalite bagi penyedia transportasi laut seperti speedboat dan motor kayu. Hal ini dinilai lebih ekonomis dan mendukung kelancaran distribusi barang serta penyeberangan antar-pulau.
Ali Ibrahim berharap permohonan ini dapat segera direalisasikan sebelum akhir masa jabatannya sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tidore.
“Saya ingin di penghujung masa jabatan ini, ada kado istimewa bagi masyarakat Kota Tidore yang benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Hj. Selvia M. Nur, menjelaskan bahwa usulan penambahan kuota minyak tanah ini didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk Kota Tidore.
“Sejak 2018, dengan jumlah penduduk 118 ribu jiwa, kuota minyak tanah hanya 570 ton per bulan atau 6.790 ton per tahun. Dengan peningkatan jumlah penduduk menjadi 121.952 jiwa pada 2024, maka kami mengusulkan kuota minyak tanah meningkat menjadi 738 ton per bulan atau 8.867 ton per tahun,” jelas Selvia.
Ia menambahkan bahwa Wali Kota Tidore telah berkoordinasi dengan BPH Migas agar kuota minyak tanah, BBM jenis Pertalite, dan solar dapat ditingkatkan serta dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kebutuhan kuota minyak tanah sesuai dengan kondisi nasional.
“Kami akan memvalidasi data kebutuhan Pemda Kota Tidore dan menyesuaikannya dengan kuota minyak tanah nasional. Saat ini, kuota nasional juga mengalami penurunan, namun untuk BBM jenis Pertalite dan solar, masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi resmi BPH Migas dengan rekomendasi dari pemerintah daerah,” jelas Sentot.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi dari instansi terkait sangat penting agar pelaku usaha dapat memperoleh akses BBM sesuai kebutuhan di wilayahnya.
Dengan pertemuan ini, diharapkan permohonan yang diajukan dapat segera terealisasi sehingga masyarakat Kota Tidore Kepulauan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah daerah.
