kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi harus mengambil bagian dalam setiap peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Sherly melalui tayangan video dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni 19, 23, dan 24 November 2026.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperbaiki tata kelola pengadaan di Maluku Utara. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, BPKP, BPK, serta para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut.
Menurut Sherly, salah satu tujuan utama Market Sounding adalah membuka akses lebih luas bagi pengusaha lokal agar dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bagaimana mendaftar dan menawarkan produk atau jasa melalui katalog elektronik, apa saja persyaratannya, dan bagaimana mempersiapkan usaha agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Market Sounding, pemerintah menyampaikan informasi kebutuhan pengadaan sekaligus mendengarkan masukan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan berlangsung lebih terbuka, efisien, dan kompetitif.
Sherly juga meminta agar pendampingan LKPP tidak sebatas sosialisasi regulasi, tetapi membantu pelaku usaha memahami dan mengakses sistem pengadaan, dengan mempertimbangkan tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Biro Pengadaan, Sherly meminta kebutuhan pengadaan tahun 2027 diinformasikan lebih awal. Pelaku usaha yang masih mengalami kendala terkait perizinan, legalitas, kompetensi, maupun penggunaan katalog elektronik juga diminta mendapatkan pendampingan hingga siap berpartisipasi.
“Kepada para pelaku usaha, manfaatkan kesempatan ini. Siapkan legalitas, kompetensi, jaga kualitas, penuhi persyaratan, dan bersaing dengan cara yang sehat,” pesannya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengadaan pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah kontrak maupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pembangunan, kesempatan ekonomi yang tercipta, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyabudi Arijanta, menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang direncanakan melalui Peraturan Presiden tentang Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan bertujuan mematikan pengusaha lokal maupun usaha kecil.
Sebaliknya, menurut dia, konsolidasi pengadaan justru dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha daerah. Ia menyebut target efisiensi pengadaan nasional pada 2027 mencapai Rp400 triliun dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun.
Setyabudi juga menjelaskan bahwa kebijakan keberpihakan terhadap pengusaha lokal dan usaha kecil tetap dipertahankan. Ia menyebut alokasi paket pekerjaan hingga Rp2,5 miliar bagi pengusaha lokal bidang konstruksi, Rp7,5 miliar bagi pengusaha tingkat provinsi, serta paket di atas nilai tersebut untuk usaha kecil nasional.
Ia menilai Maluku Utara menjadi daerah pertama yang melakukan terobosan melalui kegiatan Market Sounding untuk mempercepat proses pengadaan, khususnya di sektor konstruksi.
Menurut Setyabudi, Market Sounding merupakan tahapan survei pasar sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan memetakan ketersediaan material, penyedia jasa, serta kebutuhan alat berat di Maluku Utara.
Melalui pemetaan tersebut, pengusaha lokal diharapkan dapat masuk ke dalam katalog elektronik sehingga memiliki akses lebih luas terhadap peluang pengadaan pemerintah.
Ia menilai selama ini pengusaha daerah kerap hanya memperoleh pekerjaan sisa, sementara proyek berskala besar lebih banyak didominasi BUMN Karya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dibenahi agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang lebih adil.
Melalui konsolidasi dan Market Sounding, LKPP berharap belanja APBD dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pembangunan, serta memperluas keterlibatan pengusaha lokal di Maluku Utara.













