kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (4/5/2026).
Apel diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretariat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta ASN dan PPPK.
Dalam amanatnya, Sherly menekankan sejumlah poin strategis hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026.
Pertama, terkait disiplin administrasi kepegawaian. Gubernur menyoroti masih adanya keterlambatan penginputan data oleh sejumlah OPD yang berdampak pada pembayaran gaji ASN secara elektronik.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan diberikan catatan kinerja kepada kepala OPD, sekretaris, dan bendahara terkait,” tegasnya.
Kedua, penguatan kapasitas fiskal daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027. Dengan APBD Maluku Utara sebesar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, target PAD 2026 ditetapkan Rp1,5 triliun.
Menurut Sherly, kegagalan mencapai target tersebut berisiko pada tidak terpenuhinya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2027.
“Diperlukan kolaborasi seluruh OPD untuk mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Ketiga, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025. Berdasarkan data 2024 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri pada April 2026, Maluku Utara berada di peringkat 31 dari 34 provinsi.
Ia menyebutkan, kendala utama adalah belum tersedianya data yang akurat dan terintegrasi antar-OPD.
“Hal ini menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Kemudian Keempat, efisiensi anggaran. Pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, termasuk melalui skema kontrak payung pada pekerjaan lapis penetrasi.
Gubernur meminta Dinas PUPR memastikan kualitas pekerjaan agar akses pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau hingga wilayah terpencil.
Kelima, sektor pendidikan. Pemprov Malut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan seperti PKN STAN dan Politeknik Statistika STIS, serta perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan IPB University untuk program beasiswa S2 bagi ASN.
Ia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi tanpa biaya untuk jenjang SMA.
Sektor kesehatan. Gubernur meminta seluruh direktur rumah sakit daerah meningkatkan kualitas layanan.
“Meskipun anggaran meningkat, kualitas layanan masih perlu pembenahan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Sherly menegaskan bahwa seluruh ASN harus bekerja optimal karena dibiayai oleh anggaran daerah.
“Belanja pegawai sebesar Rp1,2 triliun harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
