kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengupayakan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika global.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT Pertamina Patra Niaga di Ternate, Kamis (23/4).
Dalam rapat tersebut, Pemprov Malut menekankan pentingnya ketersediaan energi bagi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar tidak terdampak kelangkaan BBM maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Samsuddin menyampaikan pesan Gubernur agar kebijakan energi tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat menimbulkan kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen di tingkat pasar.
“Pengguna LPG rumah tangga mungkin tidak besar, tetapi pelaku usaha kecil seperti penjual roti dan warung makan sangat bergantung pada energi ini. Jika harga energi naik, harga pangan juga ikut terdampak,” ujarnya.
Untuk menekan inflasi, Pemprov Malut mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan guna memudahkan akses solar bagi nelayan.
Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia mempersilakan pemerintah daerah mengajukan titik-titik pembangunan SPBN baru.
“Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari dinas terkait,” kata Syarif.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat untuk mencegah penyimpangan. Ia juga menyatakan akan dilakukan penambahan kuota minyak tanah lebih awal guna mengantisipasi kelangkaan pada akhir tahun.
Sementara itu, Executive GM Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga, Awan Rahajo, menyampaikan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi aman. Stok LPG disebut mampu bertahan lebih dari 60 hari, sedangkan Pertalite dan Biosolar tersedia dengan suplai kapal yang berkelanjutan ke terminal BBM di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.
Pemerintah juga mencatat program SPBU Satu Harga telah berjalan dan direncanakan bertambah lima titik hingga 2029 untuk mengurangi disparitas harga energi di wilayah terpencil.
