kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memasifkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, dalam Sosialisasi KKPD yang digelar di Aula Nuku Lantai II, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa (28/4/2026).
Ahmad menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait kewajiban penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah meminimalisir transaksi tunai agar tata kelola keuangan ke depan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya kepada awak media.
Ia mengakui, meski KKPD telah diterapkan, penggunaannya di lapangan belum optimal akibat sejumlah kendala teknis. Untuk itu, Pemprov Malut menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Maluku Malut guna memberikan pendampingan kepada para pengelola keuangan OPD.
“Masih ada keluhan kartu tidak bisa digunakan, padahal 40 persen Uang Persediaan dialokasikan melalui KKPD. Jika terhambat, serapan anggaran juga bisa terganggu. Karena itu, sosialisasi ini penting agar implementasinya lebih maksimal,” katanya.
Pada tahap awal, penggunaan KKPD difokuskan pada sejumlah pos belanja sesuai Peraturan Gubernur, antara lain biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar minyak (BBM), dan alat tulis kantor (ATK).
Menurut Ahmad, KKPD memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena kegiatan dapat tetap berjalan meski dana tunai belum tersedia.
“Namun, dengan kondisi geografis dan keterbatasan pemahaman aparatur, pendampingan dari pihak perbankan sangat diperlukan,” tambahnya.
Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Cabang Ternate, Sherley Tiffany Metekohy, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung implementasi KKPD sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Kami berkomitmen memberikan dukungan teknis agar penggunaan KKPD lebih maksimal sebagai solusi meningkatkan transparansi keuangan daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Branch Manager BNI Cabang Ternate, Denny Stevy Akay. Ia menyebut layanan KKPD merupakan bagian dari solusi perbankan untuk mendukung digitalisasi dan literasi keuangan di lingkungan pemerintah.
Sosialisasi ini diikuti pimpinan OPD dan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Maluku Utara. Dengan sinergi pemerintah dan perbankan, Maluku Utara diharapkan mampu menjadi percontohan dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah di kawasan timur Indonesia.
