kendali – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI, guna mendorong pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.
Usulan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada masa reses Persidangan IV, yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/4).
Dalam paparannya, Sherly mengungkapkan adanya paradoks di balik capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen (year on year) pada 2025—tertinggi secara nasional—namun belum dirasakan merata oleh masyarakat.
“Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Penyebab utamanya adalah minimnya konektivitas. Sebanyak 60 persen penduduk adalah petani dan 20 persen nelayan, yang masih kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena keterbatasan jalan dan jembatan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dasar menjadi penghambat utama distribusi hasil pertanian dan perikanan, sekaligus memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menghadapi pemotongan anggaran daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), yang secara total mencapai Rp3,5 triliun untuk provinsi dan 10 kabupaten/kota.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang mendesak,” kata Sherly.
Adapun rincian usulan Rp2,9 triliun tersebut antara lain mencakup pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp789 miliar, percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi senilai Rp686 miliar, serta penguatan konektivitas kawasan industri melalui pembangunan ruas Maba–Sagea.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mengusulkan pembangunan akses Trans Kie Raha pada ruas Ekor–Kobe menuju Bandara Halmahera Tengah dengan nilai Rp348 miliar, yang ditargetkan memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara dari 3,5 jam menjadi sekitar satu jam.
Gubernur juga menyoroti kendala struktural Kota Sofifi yang hingga kini masih berstatus sebagai kelurahan di bawah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap dukungan program kementerian, termasuk di sektor kesehatan.
“Kami mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan dan kemudahan akses program pusat,” ujarnya.
Terkait bencana, Pemprov Maluku Utara juga mengusulkan anggaran penanganan pasca bencana, meliputi perbaikan lebih dari 300 rumah rusak akibat banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat senilai Rp23,7 miliar, serta Rp28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah pasca gempa bumi di Ternate dan Batang Dua.
Di sektor transportasi, Gubernur Sherly turut mengajukan sejumlah kebutuhan strategis, antara lain pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri, penambahan frekuensi Tol Laut menjadi dua kali dalam sebulan, serta subsidi angkutan barang bagi petani dan penyediaan bus sekolah untuk wilayah terpencil.
“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik akan tetap tinggi. Masyarakat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Kami titipkan persoalan ini kepada Komisi V,” ujarnya.
