kendali – Organisasi Huma Bupolo Kreatif (HBK) mendorong Pemerintah Kabupaten Buru untuk menerapkan pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan nasional sekaligus menjaga identitas budaya daerah yang kian tergerus.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum HBK, M. Syahrun Umaternate, menanggapi arah kebijakan pendidikan nasional di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan sektor pendidikan sebagai program prioritas pembangunan.
Pemerintah pusat saat ini menitikberatkan transformasi pendidikan pada empat pilar utama, yakni akses, mutu, relevansi, dan dampak, dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN setiap tahun.
Meski demikian, Syahrun menilai besarnya anggaran dan prioritas nasional tersebut tidak akan berdampak signifikan apabila penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing wilayah.
“Penyelarasan kebijakan pendidikan dari pusat hingga daerah adalah sebuah keharusan. Namun, penyelarasan itu tidak boleh menghilangkan konteks lokal. Pemerintah daerah harus peka membaca realitas sosial dan budaya masyarakatnya,” ujar Syahrun kepada media, Selasa (10/2/2026).
Menurut HBK, Kabupaten Buru memiliki kekayaan budaya, sejarah, serta pengetahuan lokal yang seharusnya terintegrasi dalam proses pendidikan. Pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal dinilai mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan berdampak langsung bagi kehidupan peserta didik.
“Pendidikan tidak boleh terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Anak-anak Buru harus belajar dari lingkungannya sendiri—dari budaya, alam, hingga nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat,” kata Syahrun.
Ia menegaskan, pendekatan pendidikan semacam ini tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa identitas, kebanggaan, serta tanggung jawab generasi muda terhadap daerahnya.
Urgensi penerapan pendidikan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru, lanjut Syahrun, semakin kuat jika melihat kondisi bahasa daerah yang kian terancam punah. Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Buru terdapat sejumlah bahasa dan dialek lokal yang telah punah, sementara sebagian lainnya berada dalam kondisi kritis.
Punahnya bahasa daerah tersebut dipengaruhi oleh minimnya pewarisan antargenerasi, dominasi bahasa nasional dan global, serta ketiadaan ruang formal dalam sistem pendidikan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa lokal.
“Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi identitas dan pengetahuan kolektif suatu masyarakat. Ketika bahasa punah, yang hilang adalah sejarah, nilai, dan cara pandang orang Buru itu sendiri,” tegasnya.
HBK menilai sekolah seharusnya menjadi ruang strategis dalam pelestarian bahasa dan budaya lokal, baik melalui muatan lokal, integrasi dalam kurikulum, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tanpa kebijakan pendidikan yang berpihak pada kearifan lokal, generasi muda dikhawatirkan akan semakin tercerabut dari akar budayanya.
HBK juga mendorong Pemerintah Kabupaten Buru untuk melibatkan pendidik, tokoh adat, maestro budaya, akademisi, serta komunitas budaya dalam merumuskan kebijakan pendidikan daerah. Sinergi lintas elemen tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal bukanlah langkah mundur, melainkan strategi maju untuk membangun sumber daya manusia yang berakar pada budaya sendiri, namun mampu bersaing di tingkat nasional dan global,” tutup Syahrun.
HBK berharap Pemerintah Kabupaten Buru dapat menjadikan pendekatan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan pendidikan daerah, sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga merawat identitas dan masa depan masyarakat Buru secara berkelanjutan.
