kendali – Polemik terkait pencalonan Wakil Bupati Morotai, Rio C. Pawane, sebagai calon Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara masa bakti 2025–2028, mendapat tanggapan dari Plt Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Ternate Fauzan Wahab.
Ia menegaskan bahwa langkah seorang pejabat publik untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan HIPMI merupakan hal yang wajar dan bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan.
Menurutnya, kehadiran pejabat publik di HIPMI justru dapat membawa sinergitas positif antara dunia usaha dengan pemerintah.
“Pencalonan Wakil Bupati Morotai itu adalah bentuk pengabdian di luar pemerintahan. Tidak ada yang salah, karena sebelumnya pun banyak pejabat publik yang berperan aktif di HIPMI,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah tokoh pejabat publik yang kini juga menjabat di HIPMI, di antaranya Gubernur Sumatera Utara yang duduk sebagai Wakil Ketua Umum HIPMI Pusat, Bupati Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat, Wakil Wali Kota Jambi yang saat ini memimpin HIPMI Jambi, serta Wali Kota Surakarta yang menjadi Ketua HIPMI Solo. Selain itu, Ketua HIPMI Sumut dan Kalbar juga merupakan anggota DPR RI.
“Artinya, sudah banyak contoh pejabat publik yang berkiprah di HIPMI. Semua itu berjalan dalam koridor etika dan hukum. Jadi, bukan sesuatu yang tabu,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan pejabat publik dalam tubuh HIPMI memberikan ruang kolaborasi nyata antara pengusaha muda dan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan selaras dengan semangat pengembangan kewirausahaan.
“Selama ini, pejabat publik yang juga menjadi ketua HIPMI mampu menghadirkan kolaborasi dan kontribusi besar bagi daerahnya. Kami berharap hal yang sama juga bisa terwujud di Maluku Utara,” pungkasnya.
