Kendali— Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut penanganan pasca-gempa di Kecamatan Batang Dua. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Ex-Crisant, Ternate, Senin (13/4/2026), difokuskan pada sinkronisasi langkah mitigasi berbasis data ilmiah terkini dari BMKG.
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Maluku Utara pasca kunjungan lapangan. Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Batang Dua, yakni kepastian durasi gempa susulan dan usulan relokasi bagi warga terdampak.
“Kami hadir untuk memberikan kepastian informasi. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, gempa susulan diprediksi masih terjadi hingga pertengahan April atau sekitar dua hingga tiga minggu sejak gempa utama 2 April lalu, dengan intensitas yang terus menurun,” ujar Sarbin.
Pemerintah daerah juga akan menjadikan laporan resmi BMKG sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mitigasi, termasuk rencana standarisasi pembangunan rumah tahan gempa dengan memperhatikan ruang terbuka guna meminimalisir risiko.
Terkait logistik, Wagub memastikan kondisi stok dalam keadaan aman dan terkendali. “Sekitar 4 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke Batang Dua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, Gede Ericsana Yasa, menegaskan bahwa gempa berkekuatan Magnitudo 5 tidak berpotensi tsunami. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak perlu mengungsi ke wilayah yang jauh.
“Kekuatan gempa susulan semakin menurun. Masyarakat cukup berada di pos pengungsian yang telah disiapkan pemerintah karena status ancaman tsunami telah berakhir,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen terus memantau perkembangan situasi serta memastikan keamanan dan kenyamanan warga melalui langkah mitigasi yang terukur dan berbasis data. (Adpim/Malut)
