News

Wali Kota Tidore Terima Kunker Plt Kepala Perwakilan BPKP Malut, Bahas Evaluasi APBD Tahun 2026

6
×

Wali Kota Tidore Terima Kunker Plt Kepala Perwakilan BPKP Malut, Bahas Evaluasi APBD Tahun 2026

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, SE bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, S.Sos menerima kunjungan sekaligus tatam muka dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Maluku Utara

kendali – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, menerima kunjungan silaturahmi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, di ruang kerja Wali Kota, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan Penelaahan Informasi Awal (PIA) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pertemuan itu, Muhammad Sinen menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tetap optimistis menjalankan pelayanan kepada masyarakat meski kondisi Dana Transfer ke Daerah (TKD) saat ini mengalami penyesuaian.

“Saya dan Pak Wakil di awal pemerintahan berkomitmen agar tidak ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Kami juga meminta dukungan dari BPKP untuk bersama-sama mengawal pembangunan Kota Tidore ke depan,” ujar Muhammad Sinen.

Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersinergi dan kooperatif dalam mendukung proses evaluasi yang dilakukan BPKP, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran APBD 2026.

“Kepada OPD yang diminta data oleh BPKP agar segera menindaklanjuti, demi kelancaran tugas bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menjelaskan bahwa evaluasi akan difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan pangan, dan prevalensi stunting pada Tahun Anggaran 2026.

“Evaluasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah serta melihat efektivitas program dan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran,” jelas Agus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *