kendali – Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mencapai 85,1 persen pada tahun pertama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Angka tersebut dinilai mencerminkan kuatnya legitimasi publik terhadap arah kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Data itu berdasarkan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada periode 13–23 Februari 2026. Survei melibatkan 820 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menunjukkan, sebanyak 41,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 43,6 persen cukup puas terhadap kinerja Sherly. Sementara tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Sarbin Sehe tercatat 77,9 persen.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap konsolidasi pemerintahan pasca dinamika politik daerah, termasuk peristiwa wafatnya almarhum Benny Laos, yang sebelumnya menjadi figur sentral dalam kontestasi politik di Maluku Utara. Pemerintahan Sherly–Sarbin dianggap mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
“Ekspektasi dalam tingkat kepuasan yang tinggi menjadi tantangan bagi Gubernur Sherly. Kalau ekspektasi tidak diturunkan secara teknokratik dalam bentuk realitas kebijakan pada 23 bidang dan visi-misi, maka harapan yang tinggi itu bisa jadi bumerang,” ujar Burhanuddin.
Ia menambahkan, kepuasan publik perlu diterjemahkan dalam kerja birokrasi yang sistematis dan terukur agar harapan masyarakat dapat dijawab secara konkret.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, mempercepat realisasi program prioritas, serta memastikan setiap kebijakan berjalan berbasis perencanaan teknokratis dan kebutuhan riil masyarakat.
Sherly menegaskan, hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah.
“Hasil survei yang jujur menjadi alat bantu bagi kami untuk lebih objektif memandang setiap persoalan publik. Ini menjadi energi positif agar kami lebih responsif menjawab setiap pekerjaan rumah,” tandasnya.
