kendali – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempercepat pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bahkan turun langsung meninjau penerima bantuan di Desa Gulapapo, Kabupaten Halmahera Timur, Kamis (5/3).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Musrifah Alhadar, mengatakan pada tahun 2026 pemerintah menargetkan rehabilitasi 1.200 unit rumah, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya 700 unit rumah.
“Fasilitator akan mendampingi langsung pembangunan di lapangan untuk memastikan spesifikasi teknis dan kualitas bangunan sesuai standar,” ujarnya.
Program RTLH mencakup pembangunan dapur sehat, renovasi rumah lama, hingga pembangunan rumah baru. Untuk rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp60 juta per unit, dengan sebagian digunakan untuk upah tukang dan sisanya dalam bentuk material bangunan.
Di Desa Gulapapo sendiri, pada tahun 2025 terdapat 25 unit rumah RTLH yang dibangun.
Salah satu penerima bantuan, Erwin Senangua (32) bersama istrinya Sintya (26) mengaku terharu atas bantuan tersebut. Petani asal desa itu mengatakan program RTLH memberi harapan baru bagi keluarganya untuk memiliki rumah yang lebih layak dan sehat.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki sanitasi rumah tangga dan membantu menekan angka stunting di Maluku Utara.
