kendali – Walikota Tidore Muhammad Sinen di hadapan DPRD Tidore menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2025.
Laporan tersebut untuk memenuhi kewajiban konstitusional, pada rapat paripurna ke 10 masa persidangan II Tahun 2025-2026.
Dalam Pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan bahwa ruang lingkup penyajian LKPJ ini meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Tahun 2025 merupakan transisi pelaksanaan RPJMD kota Tidore tahun 2025-2026, maka sesuai dengan visi kami selaku walikota dan wakil walikota, akan berjuang keras untuk Tidore yaitu mewujudkan kota Tidore yang aman, nyaman, ramah, dan berkelanjutan untuk semua, itulah yang menjadi pedoman kami untuk masyarakat dan daerah,”tuturnya.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menjelaskan bahwa, secara keseluruhan, capaian indikator tujuan menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja seluruh indikator yang mencapai 100,49 persen.
Dengan indeks Infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 89,11, berhasil melampaui target 85,00, dengan capaian kinerja 104,84 persen.
Selanjutnya data Indeks Demokrasi Daerah & Reformasi Birokrasi, dengan kedua indikator ini menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi, dengan capaian masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen.
Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun berpredikat “Sangat Baik”, indikator ini memiliki selisih sebesar 1,97 poin antara target 74,88 dan realisasi 72,91, dengan capaian kinerja 97,37 persen, sehingga perlu menjadi perhatian untuk diakselerasi pada tahun berikutnya.
Kita masih memiliki tantangan serius pada capaian beberapa indikator kinerja utama lainnya, meskipun dengan predikat yang beragam, namun harus diperhatikan laju Pertumbuhan Ekonomi, mengalami perlambatan dari yang ditargetkan 4,2 persen, hanya terealisasi 2,30 persen atau 54,76 persen.
“tingkat Pengangguran-Kemiskinan realisasi tingkat pengangguran terbuka 4,02 persen, masih lebih tinggi dari target 3,33 persen, sementara realisasi kemiskinan terdapat selisih 0,34 point dengan realisasi 6,54 persen, dibandingkan target 6,20 persen,”katanya.
Disisi lain kita juga harus memaksimalkan Sektor Lingkungan dan Ketahanan Resiko Tinggi, dimana indeks risiko bencana melonjak ke 241,25, dari target 161,25 atau 66,84 persen.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Bencana Nasional, kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, serta Pembangunan Manusia dan Infrastruktur karena rata-rata lama sekolah terealisasi 10,18 Tahun dari target 10,56 Tahun, dengan capaian kinerja 96,40 persen.
“Realisasi 10,18 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di Kota Tidore Kepulauan telah menempuh pendidikan hingga setara kelas 10 (SMA kelas 1,”lanjutnya.
Terkait dengan berbagai permasalahan yang masih belum tertangani pada tahun-tahun sebelumnya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa tentu saja telah menjadi perhatian dan fokus penanganan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Kita berhadapan stabilitas untuk memenuhi janji politik pembangunan. Sementara ruang fiskal semakin sempit, dana yang tersedia habis tersedot untuk belanja pegawai, dan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Maka penyampaian LKPj ini, dapat menjadi masukan dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di masa mendatang, maka mari sama-sama kita berkolaborasi untuk kemajuan kota tercinta ini Tidore Kepulauan,”pungkasnya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Tidore Tahun 2025 oleh Wali Kota Tidore kepada Ketua DPRD Kota Tidore.
