kendali – Lembaga Litbang HalmaheraPost merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar. Hasilnya, 71,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Ternate.
Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, mengatakan survei ini memotret tingkat kepuasan warga terhadap layanan publik dan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Angka 71,8 persen menunjukkan ada kepercayaan publik yang terjaga. Tetapi 28,2 persen ketidakpuasan adalah alarm yang tidak boleh diabaikan,” ujar Jufri.
Mayoritas Warga Puas
Dari total responden, 5,0 persen menyatakan sangat puas dan 66,8 persen puas. Sementara 28,2 persen menyatakan tidak puas, dengan rincian 21,2 persen kurang puas dan 7,0 persen tidak puas.
Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Pengumpulan data berlangsung pada 29 Januari hingga 7 Februari 2026.
Menurut Jufri, hasil ini mencerminkan persepsi publik setelah satu tahun pemerintahan berjalan.
Pelayanan Kesehatan Paling Diapresiasi
Pelayanan kesehatan menjadi faktor utama penopang kepuasan publik dengan kontribusi 30,0 persen. Responden menilai terdapat peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi akses maupun respons petugas.
Pelayanan pendidikan berada di posisi kedua dengan kontribusi 15,3 persen, disusul infrastruktur jalan sebesar 10,5 persen yang dinilai mengalami perbaikan dan pemeliharaan lebih baik.
Pelayanan air bersih menyumbang persepsi positif sebesar 7,3 persen. Penanganan sampah mendapat apresiasi dari 5,5 persen responden.
Faktor pendukung lainnya meliputi penerangan jalan (2,0 persen), penataan pasar (0,8 persen), retribusi parkir (0,5 persen), serta keterjangkauan sembako dan barito sebesar 6,7 persen.
Jufri menilai sektor dengan tingkat kepuasan tinggi umumnya memiliki standar pelayanan yang jelas dan terukur.
“Ketika layanan memiliki kepastian waktu, prosedur sederhana, dan petugas responsif, masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Itu terlihat pada sektor kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, implementasi Universal Health Coverage (UHC) turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat.
“Ketika masyarakat merasa terlindungi secara kesehatan, rasa percaya terhadap pemerintah meningkat,” ujarnya.
Sampah dan Air Bersih Masih Jadi PR
Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah menjadi keluhan terbesar warga dengan angka 10,8 persen. Responden menilai sistem pengelolaan sampah belum optimal dan berdampak pada kebersihan lingkungan.
Pelayanan air bersih juga menjadi sorotan, dengan 8,0 persen responden menyatakan tidak puas akibat ketidakkonsistenan distribusi dan kualitas air.
Keluhan terhadap infrastruktur jalan tercatat sebesar 5,0 persen, terutama terkait kondisi jalan di sejumlah wilayah yang dinilai belum memadai. Sektor lainnya menyumbang 2,8 persen ketidakpuasan, sementara 1,7 persen responden masih menyoroti layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurut Jufri, persoalan sampah dan air bersih membutuhkan pendekatan sistemik.
“Ini bukan hanya soal teknis pengangkutan atau distribusi, tetapi menyangkut tata kelola, konsistensi kebijakan, pengawasan, dan keberlanjutan anggaran. Tanpa pembenahan menyeluruh, tingkat kepuasan publik akan stagnan,” tegasnya.
Ia berharap hasil survei ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan.
“Satu tahun pertama memberi gambaran arah. Tahun berikutnya harus menjadi fase percepatan, terutama pada sektor yang masih menjadi keluhan utama warga,” pungkasnya.
