Kendali– Sebuah temuan mengejutkan mengungkap adanya keterlibatan entitas bisnis yang berafiliasi dengan Israel dalam proyek energi strategis nasional di Indonesia. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membongkar bahwa kementerian terkait telah memberikan lampu hijau bagi perusahaan tersebut untuk mengelola potensi geothermal (panas bumi) di wilayah Halmahera (Maluku Utara) dan Sulawesi Utara.
Kabar ini memicu polemik keras, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan sentimen publik yang sedang sensitif terhadap isu kemanusiaan di Palestina.
Berdasarkan laporan dari Suara.com dan Inilah.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga telah menerbitkan izin eksplorasi bagi perusahaan yang memiliki jejaring kepemilikan modal bermuara pada korporasi asal Israel.
Proyek yang menjadi sorotan utama adalah pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Halmahera. Langkah ini dinilai sangat kontradiktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini vokal menyuarakan kemerdekaan Palestina.
Direktur Eksekutif CELIOS menekankan beberapa poin krusial terkait masuknya investasi ini:
Jejaring Kepemilikan Tersembunyi: Perusahaan pemenang proyek seringkali menggunakan nama entitas lokal atau internasional yang tampak netral, namun secara struktur modal terhubung langsung ke perusahaan induk di Israel.
Sektor Strategis: Panas bumi adalah aset kedaulatan. Memberikan izin kepada pihak yang berafiliasi dengan negara agresor dianggap sebagai langkah yang mengabaikan aspek moral dan konstitusi.
Ketidakpekaan Pemerintah: Izin yang diberikan pada Februari 2026 ini menunjukkan adanya “lubang” dalam proses penyaringan investasi asing (foreign investment screening) di sektor energi nasional.
Munculnya berita ini diprediksi akan memicu gelombang protes dan tekanan boikot yang lebih luas. Para pengamat menilai jika pemerintah tidak segera memberikan klarifikasi transparan, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membela isu Palestina akan tergerus.
“Bagaimana mungkin di saat masyarakat menyerukan boikot, pemerintah justru membuka pintu lebar-lebar untuk pengelolaan kekayaan alam kita oleh perusahaan yang terafiliasi dengan mereka?” tulis salah satu kutipan dalam laporan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM maupun Menteri Bahlil Lahadalia belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail proses lelang dan alasan di balik terpilihnya perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel tersebut. Masyarakat menuntut adanya audit transparan terhadap seluruh perusahaan asing yang masuk ke sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia Timur.
