kendali – Kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam memberikan pelayanan publik. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, usai menghadiri penyampaian Opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis (12/2/2026).
Ahmad Laiman menyampaikan bahwa capaian opini pelayanan publik yang baik bukan sekadar penghargaan formal, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol atau formalitas. Ini adalah komitmen nyata Pemerintah Kota Tidore untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang terbaik serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Menurutnya, meski Kota Tidore Kepulauan berhasil mempertahankan opini pelayanan publik yang baik, hal tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan.
“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepuasan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara telah menyampaikan hasil Penilaian Opini Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, serta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
