kendali – Dalam rangka mempercepat dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dan berlangsung di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan tahapan strategis dalam memastikan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, kebijakan pengadaan tidak semata-mata berorientasi pada harga terendah, tetapi harus menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdampak luas terhadap pemerataan ekonomi daerah.
“Pengadaan harus mampu mendorong pemberdayaan UMKM, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta menjadi penggerak layanan publik yang akuntabel, bukan sekadar rutinitas administratif,” ujar Ahmad Laiman.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pengadaan agar selalu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Melalui asistensi ini, para pelaku pengadaan diharapkan dapat memperdalam pengetahuan, meningkatkan keahlian dan analisis, sehingga pelaksanaan pengadaan berjalan optimal, meminimalisir kesalahan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima,” tambahnya.
Ahmad Laiman juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, karena keterlibatan peserta menjadi indikator keseriusan dalam mensukseskan proses pengadaan di Kota Tidore Kepulauan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore Kepulauan, Abdul Wahid Saraha, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan asistensi PBJ dilatarbelakangi oleh dominannya kegiatan APBD pada seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, masih terbatasnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap regulasi dan praktik PBJ, serta banyaknya permasalahan hukum yang ditangani aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga menjadi alasan pentingnya kegiatan ini.
“Melalui asistensi ini, diharapkan terjadi penyamaan persepsi seluruh pelaku pengadaan, sekaligus menjadi sarana evaluasi pelaksanaan PBJ tahun sebelumnya serta koordinasi pelaksanaan PBJ Tahun Anggaran 2026,” ujar Abdul Wahid.
Kegiatan Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 10 Februari hingga Kamis, 12 Februari 2026. Peserta kegiatan berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah, yang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), bendahara, admin/operator SIRUP, serta personel lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
